Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Dukung 500 Ribu Pekerja Migran Indonesia

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menerima kunjungan CEO Indonesian Business Council (IBC), Sofyan A. Djalil, guna memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam meningkatkan kualitas dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Komitmen Presiden Prabowo untuk Pekerja Migran

Mukhtarudin menegaskan komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto terhadap para pekerja migran Indonesia. Dalam setiap rapat terbatas dan kunjungan bilateral, isu pekerja migran selalu menjadi prioritas utama, termasuk program pelatihan skill untuk 500 ribu tenaga kerja.

Program Pelatihan 500 Ribu Tenaga Kerja dan Anggaran Rp 15 Triliun

Kementerian P2MI siap berkolaborasi dengan IBC untuk program pelatihan 500 ribu tenaga kerja di bidang welder, hospitality, perawat, dan sektor skills worker. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15 triliun untuk mendukung 500 ribu Pekerja Migran potensial, yang diharapkan dapat menghasilkan devisa hingga Rp 90 triliun.

Revisi UU Perlindungan Pekerja Migran dan Sistem Terintegrasi

Pertemuan ini juga membahas percepatan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Kementerian P2MI akan memimpin sektor ini dengan sistem terintegrasi dari hulu ke hilir, yang sedang disusun dalam Grand Design perlindungan PMI yang lebih komprehensif.

Pentingnya Pendidikan Vokasi untuk Daya Saing Global

Langkah kolaborasi ini diambil untuk memastikan Pekerja Migran Indonesia memiliki daya saing tinggi di pasar global. Pendidikan vokasi menjadi kunci dalam memanfaatkan bonus demografi dan menciptakan tenaga kerja produktif, mengacu pada kesuksesan negara seperti Filipina yang memiliki remitansi tinggi.

Dukungan Penuh Indonesian Business Council (IBC)

Sofyan A. Djalil menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan kesiapan IBC untuk mendukung upaya pemerintahan Prabowo-Gibran. IBC akan membantu dari sisi konsep dan advokasi untuk mewujudkan target 500 ribu pekerja migran, sekaligus mendorong mobilisasi tenaga kerja, terutama menjelang Hari Migran Internasional pada 18 Desember.

Kolaborasi strategis ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja migran tetapi juga memperkuat kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan remitansi.