Kemensos dan Kemenhub Serahkan 28 Bus Sekolah Rakyat untuk Perluas Akses Pendidikan
Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi menyerahkan 28 unit bus sekolah untuk mendukung program Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Penyerahan ini merupakan implementasi dari Kesepakatan Bersama tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi di Bidang Sosial dan Transportasi yang ditandatangani langsung oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi.
Bus Sekolah Rakyat: Jembatan Menuju Masa Depan
Menteri Sosial Gus Ipul menegaskan bahwa bus ini bukan sekadar kendaraan. "Bus ini adalah jembatan menuju masa depan, membawa anak-anak dari rumah sederhana menuju gerbang ilmu, dari perbatasan menuju ruang kesempatan," ujarnya dalam acara yang berlangsung di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional III Yogyakarta, Kamis (6/11/2025). Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X serta sejumlah pejabat daerah.
Daftar Penerima Bantuan Bus Sekolah Rakyat 2025
Bantuan 28 unit bus sekolah tahun anggaran 2025 ini dialokasikan kepada pemerintah daerah yang menjalankan program Sekolah Rakyat. Berikut adalah daftar wilayah penerima bus sekolah yang menjangkau dari barat hingga timur Indonesia:
Wilayah Sumatera:
- Aceh: Aceh Besar, Pidie Jaya, Kota Subulussalam
- Sumatera Barat: Kota Solok
- Riau: Rokan Hilir
- Kepulauan Riau: Kabupaten Natuna
- Bengkulu: Kabupaten Kaur, Kota Bengkulu
- Lampung: Kabupaten Lampung Timur
Wilayah Jawa:
- Jawa Barat: Kabupaten Kuningan, Kota Tasikmalaya
- Jawa Tengah: Kabupaten Wonosobo, Blora
- DI Yogyakarta: Kabupaten Sleman, Bantul
- Jawa Timur: Kabupaten Pacitan, Malang, Bangkalan
Wilayah Indonesia Timur:
- Nusa Tenggara Barat: Kabupaten Lombok Timur
- Kalimantan Tengah: Kabupaten Katingan
- Kalimantan Timur: Kota Samarinda
- Sulawesi Selatan: Kabupaten Wajo, Kota Makassar, Luwu Utara
- Sulawesi Barat: Kabupaten Mamuju
- Maluku Utara: Kota Tidore Kepulauan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Komitmen Pemerintah untuk Transportasi Sosial dan Pendidikan
Gus Ipul menekankan bahwa kolaborasi ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat transportasi sosial dan membuka akses bagi masyarakat rentan terhadap layanan dasar, terutama pendidikan. "Kolaborasi ini memastikan pembangunan sosial dan transportasi berjalan seiring, menghubungkan manusia dengan harapan," tegasnya.
Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat sendiri diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Saat ini, terdapat 166 Sekolah Rakyat dengan hampir 16.000 siswa yang berasal dari keluarga miskin (desil 1 dan 2) dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Jumlah ini ditargetkan meningkat menjadi 46.000 siswa pada 2026, 100.000 pada 2027, dan 200.000 di tahun-tahun berikutnya.
Dukungan Kemenhub untuk Masa Depan Anak Bangsa
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa sinergi ini adalah transformasi pelayanan publik berbasis keadilan. "Kita membuka jalur kesempatan bagi anak-anak bangsa. Transportasi adalah instrumen pemerataan," ujarnya. Kemenhub berkomitmen memastikan setiap bus sekolah beroperasi secara aman dan terawat, khususnya untuk mendukung wilayah terpencil, kepulauan, dan perbatasan.
Apresiasi dari Sri Sultan HB X
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengapresiasi kolaborasi lintas sektor ini sebagai bentuk kepemimpinan kolaboratif. Menurutnya, transportasi inklusif dapat meningkatkan peluang anak bersekolah hingga 30% lebih tinggi. "Ini adalah simbol paradigma baru pembangunan yang berpusat pada manusia (human-centered policy)," pungkas Sultan.
Dengan adanya bantuan bus sekolah ini, diharapkan dapat semakin memperluas jangkauan Program Sekolah Rakyat, mengurangi angka putus sekolah, dan mewujudkan keadilan sosial melalui akses pendidikan dan mobilitas yang layak bagi seluruh anak Indonesia.
Artikel Terkait
Ledakan di Tambang Batu Bara Ilegal India Tewaskan 18 Orang
Kejaksaan Paris Dakwa Empat Orang Terkait Dugaan Spionase untuk China
Komnas HAM Terancam Deadlock, DPR Didorong Segera Isi Kursi Kosong
Komnas HAM Beroperasi dengan Satu Kursi Kosong, Kinerja dan Legitimasi Terancam