Said Abdullah: Utang Kereta Cepat Whoosh Tanggung Jawab Danantara, Bukan APBN

Opsi Kebijakan Presiden Prabowo Subianto

Meski demikian, Said menyebut terdapat kemungkinan lain jika Presiden Prabowo Subianto mengambil kebijakan berbeda. Jika utang Whoosh kemudian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka yang bertanggung jawab membayar utang tersebut adalah KCIC, bukan Danantara.

Dukungan untuk Pengembangan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Di sisi lain, Said Abdullah mendorong agar rencana pengembangan proyek kereta cepat rute Jakarta-Surabaya tetap dilanjutkan. Dia menilai proyek lanjutan ini sangat strategis dan memiliki visibilitas yang lebih baik dibandingkan hanya berhenti di Bandung. Rekomendasi Banggar sejak 2017 pun mendukung pengembangan hingga Surabaya. Meski mendukung kelanjutan proyek, Said tetap meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan terkait proyek ini secara transparan.

Pernyataan Tanggung Jawab Presiden Prabowo

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta publik untuk tidak meributkan urusan kereta cepat Whoosh. Prabowo menegaskan bahwa dirinya telah mempelajari permasalahannya dan bersedia untuk bertanggung jawab penuh atas segala hal terkait Whoosh. Dia juga menekankan bahwa dalam layanan publik, pemerintah tidak semata-mata menghitung untung rugi, sebuah prinsip yang juga berlaku di berbagai negara.