Mendagri Tito Dorong Digitalisasi Pemerintah Daerah untuk Tingkatkan PAD

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya literasi keuangan digital bagi pemerintah daerah sebagai strategi memperluas e-government dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dukungan untuk Transformasi Digital 552 Pemda

Dalam sambutannya di Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo, Tito mengajak seluruh 552 pemerintah daerah, termasuk 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten, untuk mengakselerasi digitalisasi pemerintahan melalui sistem digital yang terintegrasi.

Dua Tahap Strategis Transformasi Digital Pemda

Tito menguraikan dua langkah kunci transformasi digital pemerintahan:

Peningkatan Literasi Digital dan Finansial: Memastikan lingkungan Pemda memiliki pemahaman memadai untuk optimalisasi proses digitalisasi.

Integrasi Sistem Digital Daerah dan Nasional: Menghubungkan seluruh Pemda dalam satu ekosistem digital untuk transparansi data dan pencegahan kebocoran anggaran.

Peran Vital Data Dukcapil dalam E-Government

Sistem Digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi fondasi utama e-government dengan menyimpan 99% data penduduk Indonesia lengkap dengan biometrik. Data ini menjadi kunci verifikasi di sektor finansial, perbankan, investasi, e-commerce, dan fintech.

Digitalisasi untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah

Tito mencontohkan potensi kebocoran pada pajak hotel, restoran, dan parkir yang tidak tercatat maksimal di Badan Pendapatan Daerah. Melalui digitalisasi, penerimaan pajak dapat tercatat langsung ke Bapenda, meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat kecil.

Manfaat Digitalisasi bagi Peningkatan PAD

Transformasi digital menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat pencatatan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel, mendorong pertumbuhan PAD secara berkelanjutan.