Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku prihatin masih ada kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, meskipun telah mengikuti retret dan pembekalan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Tito menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.
"Ya saya prihatin karena kepala daerah sudah kita berikan retret, kemudian pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan, kemudian juga pembinaan-pembinaan telah dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul, masih terjadi juga," kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Tito, pihaknya tidak bisa sepenuhnya mengontrol rekrutmen kepala daerah karena mereka dipilih langsung oleh rakyat. Integritas, kata dia, kembali ke masing-masing individu. Ia berharap kasus yang menimpa Bupati Lombok Barat menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya.
"Kepala daerah lainnya agar semua mawas diri melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran apalagi tindak pidana korupsi," ujarnya.
Sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026, KPK telah menjaring 15 kepala daerah melalui OTT. Dari jumlah tersebut, enam di antaranya terdiri dari empat bupati dan dua wali kota ditangkap pada awal tahun ini. Terbaru, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini diterbangkan ke Jakarta bersama sejumlah orang lainnya setelah diamankan KPK.
Artikel Terkait
OTT di Lombok Barat Naik ke Penyidikan, KPK Periksa Bupati dan 7 Orang Lainnya
Bupati Lombok Barat Tiba di KPK Usai Terjaring OTT
KPK Persilakan Menteri PU Klarifikasi Polemik Surat Dinas Perjalanan ke AS
Bupati Lombok Barat Tiba di KPK Usai OTT, 19 Orang Diamankan