Hamas Tunjuk Khalil al-Hayya sebagai Ketua Biro Politik Baru

Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, resmi menunjuk Khalil al-Hayya sebagai Ketua Biro Politik yang baru. Pengumuman itu disampaikan pada Ahad (20/7) setelah melalui dua putaran pemungutan suara di Majelis Syura Umum Hamas.

Al-Hayya terpilih setelah bersaing dengan Khaled Meshaal. Pada putaran pertama, tidak ada kandidat yang meraih suara mayoritas mutlak, yakni 50 persen plus satu suara. Penunjukannya sesuai dengan kerangka organisasi Hamas tahun 2021 yang mewajibkan jabatan tertinggi mencerminkan tiga wilayah utama: Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan diaspora Palestina.

Al-Hayya menggantikan Yahya Sinwar yang syahid dalam operasi militer Israel di Jalur Gaza pada 2024. Sinwar sendiri sebelumnya menggantikan Ismail Haniyeh yang juga syahid dibunuh Israel pada tahun yang sama. Sebelum terpilih, Al-Hayya merupakan anggota dewan kepemimpinan sementara beranggotakan lima orang yang dibentuk pada akhir 2024. Kini, ia akan menyelesaikan sisa masa jabatan kepemimpinan hingga 2027.

Latar Belakang Akademik dan Aktivisme

Khalil al-Hayya lahir di Kota Gaza pada 5 November 1960. Ia tumbuh dalam keluarga konservatif yang terdampak Perang Arab-Israel 1967 dan pendudukan Israel. Pengalaman menyaksikan penggerebekan rumah dan penangkapan kerabat sejak kecil membentuk kesadaran politiknya. Pada Maret 1980, pertemuannya dengan pendiri Hamas, Syekh Ahmed Yassin, makin memantapkan langkahnya dalam aktivitas dakwah dan perlawanan terorganisasi.

Di bidang akademik, Al-Hayya meraih gelar sarjana dari Universitas Islam Gaza pada 1983, magister dari Universitas Yordania pada 1986, dan doktor ilmu hadis di Sudan pada 1997. Ia pernah menjabat sebagai Dekan Bidang Kemahasiswaan di Universitas Islam Gaza dan bergabung dengan Perhimpunan Ulama Palestina. Sebagai salah satu pendiri Hamas pada 1987, ia berulang kali dipenjara dan mengalami penyiksaan berat oleh Israel selama Intifada Pertama. Ia kemudian masuk ke arena pemerintahan setelah memenangkan kursi di Dewan Legislatif Palestina pada 2006.

Negosiator Utama dan Diplomat

Selama dua dekade terakhir, Al-Hayya memegang berbagai posisi strategis, termasuk Wakil Pemimpin Hamas di Gaza dan Kepala Kantor Hubungan Arab dan Islam. Ia memimpin delegasi perundingan gencatan senjata pascaperang Israel di Gaza pada 2012 dan 2014. Pasca-agresi besar Israel pada Oktober 2023, ia ditunjuk sebagai kepala negosiator Hamas dalam perundingan tidak langsung terkait gencatan senjata dan pertukaran tawanan yang dimediasi Qatar dan Mesir.

Berbasis di Qatar sejak 2012 memberinya keleluasaan untuk menembus blokade Gaza dan mengonsolidasikan diplomasi kawasan. Ia juga memimpin berbagai agenda politik penting, termasuk menemui Pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, di Lebanon pada November 2023.

Berkali-kali Lolos dari Upaya Pembunuhan

Perjalanan politik Al-Hayya diwarnai berbagai ancaman pembunuhan oleh Israel serta duka mendalam akibat kehilangan keluarga. Pada Mei 2007, serangan udara Israel ke rumahnya menewaskan tujuh anggota keluarga, termasuk dua saudara laki-lakinya. Dua putranya, Hamza dan Osama, juga gugur dalam serangan terpisah pada 2008 dan 2014. Serangan pada 2014 tersebut turut merenggut nyawa istri dan tiga cucunya.

Pada September 2025, Al-Hayya kembali selamat dari pemboman kompleks perumahan di Doha yang menewaskan putranya, Humam, beserta staf dan pengawalnya. Awal tahun ini, putranya yang lain, Azzam, wafat akibat luka serangan udara Israel di Kota Gaza.

Pemilihan di Tengah Perang

Keteguhan Al-Hayya membawanya menjadi pemimpin tertinggi Hamas setelah hampir tiga tahun agresi Israel yang telah merenggut lebih dari 73.000 jiwa warga Palestina. Analis politik Palestina, Abdullah Aqrabawi, menilai langkah Hamas menggelar pemilihan resmi di tengah perang menunjukkan institusionalisasi organisasi yang sangat kuat. Persaingan ketat dalam pemilihan tersebut mencerminkan perdebatan internal yang sehat mengenai arah strategis gerakan.

Sesuai aturan internal, pemilihan kepala biro politik sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Syura Umum, tanpa melalui pemungutan suara langsung oleh anggota di tingkat akar rumput. Analis politik lainnya, Wissam Afifa, menambahkan bahwa Hamas memiliki prosedur darurat yang secara otomatis mengaktifkan lapisan kepemimpinan berikutnya saat krisis. Hal inilah yang menjaga organisasi tetap berjalan stabil meski berada di bawah ancaman perang.