Forum Peradaban Islam Internasional di Tashkent, Uzbekistan, pada 7–11 Juli 2026, bukan sekadar pertemuan keagamaan. Bertajuk Islamic Civilization: The Path of Peace, Tolerance, and Enlightenment, forum yang mempertemukan delegasi dari sekitar lima puluh negara ini menjadi pernyataan politik peradaban. Dunia Islam ingin kembali tampil sebagai produsen perdamaian, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai kemanusiaan universal.
Selama lebih dari dua dekade, percakapan global tentang Islam terlalu sering didominasi isu ekstremisme, konflik Timur Tengah, terorisme, migrasi, dan rivalitas geopolitik. Akibatnya, citra Islam di ruang publik internasional mengalami penyempitan makna. Forum di Tashkent menjadi momentum penting untuk menggeser narasi tersebut dari politik konflik menuju politik peradaban (civilizational politics) yang berorientasi pada kerja sama dan perdamaian.
Dalam perspektif Studi Perdamaian, Johan Galtung membedakan negative peace dan positive peace. Perdamaian bukan sekadar tidak adanya perang, melainkan hadirnya keadilan, pendidikan, penghormatan martabat manusia, dialog, dan kesetaraan kesempatan. Forum Tashkent, dengan kerangka itu, membangun fondasi positive peace melalui penguatan pendidikan, pelestarian warisan budaya, dialog lintas bangsa, dan revitalisasi tradisi intelektual Islam sebagai instrumen transformasi sosial.
Pilihan Uzbekistan sebagai penyelenggara bukan kebetulan. Negeri di jantung Asia Tengah itu merupakan simpul utama Jalur Sutra yang selama berabad-abad mempertemukan Timur dan Barat melalui perdagangan, ilmu pengetahuan, dan pertukaran budaya. Dari kawasan ini lahir ilmuwan besar seperti Imam al-Bukhari, Imam at-Tirmidzi, Al-Khwarizmi, Al-Farghani, hingga Ulugh Beg. Mereka menunjukkan bahwa kejayaan Islam tidak dibangun melalui ekspansi kekuasaan semata, melainkan melalui pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia.
Di sinilah letak keunikan peradaban Islam dibandingkan modernitas Barat. Jika modernitas Barat berkembang melalui sekularisasi yang memisahkan agama dari ilmu, tradisi intelektual Islam justru bertumbuh dari wahyu. Al-Qur'an tidak hanya menjadi kitab suci, tetapi juga inspirasi bagi tradisi membaca, berpikir kritis, observasi, matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, hingga tata kelola pemerintahan. Wahyu tidak diposisikan sebagai lawan ilmu, melainkan sebagai sumber etika dalam pengembangan ilmu.
Keunggulan epistemologis itu menjadikan ilmu dalam tradisi Islam selalu terikat tanggung jawab moral. Kemajuan teknologi tidak dipisahkan dari kemaslahatan manusia. Ilmu bukan sekadar instrumen produktivitas ekonomi, tetapi sarana membangun keadilan sosial. Ketika dunia modern menghadapi krisis etika akibat kecerdasan buatan, perang siber, dan eksploitasi lingkungan, pendekatan peradaban Islam menawarkan keseimbangan antara rasionalitas ilmiah dan tanggung jawab spiritual.
Karena itu, tema besar forum sejarah peradaban Islam, studi hadis, diplomasi budaya, reformasi spiritual, pelestarian warisan budaya, dan pengembangan pendidikan bukan isu yang berdiri sendiri. Semuanya merupakan satu ekosistem peradaban yang saling berkaitan. Pendidikan melahirkan ilmu, ilmu melahirkan inovasi, inovasi memperkuat peradaban, sementara spiritualitas menjaga agar perkembangan itu tetap berpijak pada nilai kemanusiaan.
Hasil terpenting forum ini adalah Deklarasi Tashkent, yang menegaskan kontribusi besar peradaban Islam terhadap ilmu pengetahuan, etika, spiritualitas, dan nilai kemanusiaan universal. Dalam perspektif hukum internasional, deklarasi semacam ini memang tidak mengikat (soft law), tetapi sejarah menunjukkan bahwa banyak norma internasional lahir dari deklarasi moral yang kemudian menjadi standar perilaku negara-negara di dunia.
Deklarasi itu sekaligus respons terhadap meningkatnya Islamofobia, xenofobia, diskriminasi, ujaran kebencian, dan distorsi sejarah Islam. Selama ini, banyak masyarakat internasional mengenal Islam hanya melalui pemberitaan konflik. Padahal, dunia Islam merupakan salah satu fondasi lahirnya universitas, rumah sakit modern, metode ilmiah, sistem perpustakaan, hingga jaringan perdagangan internasional yang mempertemukan berbagai bangsa secara damai.
Di sinilah relevansi kritik Edward Said terhadap orientalisme menemukan konteks baru. Selama berabad-abad, dunia Timur sering dipahami melalui konstruksi pengetahuan dari perspektif Barat. Akibatnya, banyak warisan intelektual Islam direduksi menjadi objek sejarah, bukan sumber pemikiran yang relevan bagi dunia kontemporer. Forum Tashkent mencoba membalik perspektif itu dengan menempatkan dunia Islam sebagai subjek yang aktif menawarkan solusi terhadap persoalan global.
Forum ini sekaligus menjawab tesis Samuel Huntington tentang The Clash of Civilizations. Huntington memprediksi konflik masa depan didominasi benturan antarperadaban. Namun, perkembangan global justru menunjukkan bahwa ancaman terbesar bukan berasal dari perbedaan peradaban, melainkan dari ketidakmampuan membangun dialog. Yang dibutuhkan dunia bukan kompetisi identitas, melainkan kolaborasi nilai-nilai kemanusiaan lintas agama dan budaya.
Dalam konteks itu, rekomendasi pembentukan Forum Global tentang Peradaban Islam memiliki nilai strategis. Forum ini berpotensi menjadi ruang kolaborasi permanen antara organisasi internasional, universitas, pusat penelitian, ulama, tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan diplomasi berbasis ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dunia Islam membutuhkan institusi yang secara konsisten mempromosikan warisan intelektualnya sebagai bagian dari solusi global.
Dari perspektif hubungan internasional, inisiatif ini mencerminkan praktik soft power sebagaimana diperkenalkan Joseph S. Nye. Pengaruh suatu negara pada abad ke-21 tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan membangun daya tarik budaya, nilai, pendidikan, dan legitimasi moral. Forum Tashkent menunjukkan bahwa negara-negara Islam mulai menyadari pentingnya membangun pengaruh global melalui kekuatan intelektual dan kebudayaan.
Lebih menarik lagi, forum ini mempertemukan pejabat pemerintah, mufti, rohaniawan, akademisi, peneliti, dan tokoh masyarakat dari banyak negara. Komposisi itu menunjukkan bahwa perdamaian dunia tidak mungkin hanya dibangun melalui diplomasi antarnegara. Perdamaian memerlukan partisipasi masyarakat sipil, komunitas akademik, lembaga keagamaan, serta pemimpin moral yang memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Komitmen forum untuk melawan ekstremisme, Islamofobia, xenofobia, ketidaktahuan, dan penggambaran warisan Islam yang menyimpang juga merupakan strategi tepat. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa ekstremisme tidak cukup dilawan melalui pendekatan keamanan. Ia harus dihadapi melalui pendidikan berkualitas, penguatan literasi sejarah, pembangunan ekonomi yang adil, dan ruang dialog antarkelompok. Keamanan yang berkelanjutan selalu bertumpu pada keadilan sosial dan pencerdasan masyarakat.
Indonesia memiliki posisi penting dalam implementasi Deklarasi Tashkent. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus demokrasi terbesar di kawasan Muslim, Indonesia memiliki pengalaman panjang memadukan Islam, demokrasi, pluralisme, dan kehidupan berbangsa yang majemuk. Modal sosial itu menjadikan Indonesia layak tampil sebagai penggerak utama Forum Global tentang Peradaban Islam, baik melalui diplomasi budaya, kerja sama pendidikan tinggi, penelitian, maupun penguatan jejaring ulama dan cendekiawan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan semangat Tashkent tidak berhenti sebagai deklarasi simbolik. Seluruh rekomendasi perlu diterjemahkan menjadi agenda konkret: digitalisasi manuskrip Islam, pertukaran akademisi, riset bersama, perlindungan situs warisan budaya, kurikulum sejarah peradaban Islam yang inklusif, hingga diplomasi kebudayaan yang menjangkau generasi muda. Implementasi inilah yang akan menentukan apakah forum itu menjadi tonggak sejarah atau sekadar catatan diplomatik.
Pada akhirnya, dunia memasuki babak baru ketika kekuatan suatu bangsa semakin ditentukan oleh kemampuan membangun pengetahuan, kebudayaan, dan kepercayaan. Forum Peradaban Islam Internasional di Tashkent menghadirkan pesan yang relevan: peradaban Islam tidak datang untuk mendominasi, melainkan berkontribusi membangun dunia yang lebih damai, berkeadilan, dan beradab. Jika semangat Deklarasi Tashkent mampu diterjemahkan menjadi kerja sama nyata, sejarah mungkin mencatat bahwa dari jantung Asia Tengah lahir salah satu fondasi penting bagi arsitektur perdamaian global abad ke-21 sebuah perdamaian yang dipelopori oleh kekuatan ilmu, budaya, dan nilai-nilai luhur peradaban Islam.
