Anggota Komisi VI DPR Kawendra Lukistian mendesak Kementerian Koperasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia juga mendorong pelibatan maksimal sumber daya manusia lokal dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Setelah selesai pembangunan oleh Agrinas Pangan tentu Kemenkop harus lebih melakukan penetrasi dalam pengawasan, itu yang kami harapkan," kata Kawendra saat rapat kerja Komisi VI DPR dan Menkop Ferry Juliantono yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade, di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Kawendra menjelaskan alasan perlunya pengawasan lebih ketat. Ia khawatir banyak hal tidak termonitor terkait program prioritas Presiden. "Karena kenapa? Kita tidak ingin sekali yang namanya program prioritas Presiden Prabowo yang ditargetkan untuk masyarakat banyak missnya tapi tidak termonitor, tidak terevaluasi," ucap dia.
Ia berharap Kemenkop memiliki mekanisme early warning system terhadap persoalan koperasi desa. Dengan demikian, indikator kinerja utama program dapat termonitor. "Jadi dashboard-nya termonitor, bukan hanya soal gimana anggarannya ke mana, tapi ada catatan termonitor dan bisa dimitigasi langsung oleh Kemenkop," ujar dia.
Dalam rapat yang sama, Andre Rosiade menyampaikan dukungan penuh terhadap Koperasi Desa Merah Putih sebagai program prioritas Presiden yang diharapkan membawa kesejahteraan masyarakat.
Kawendra juga menyoroti pelibatan SDM lokal. Ia berharap program itu mampu menciptakan lapangan kerja. "Kita menghadirkan KDMP di kelurahan di desa tentu untuk ciptakan lapangan kerja, untuk libatkan talenta-talenta terbaik dari lokal setempat, supaya tidak jauh mencari kerjaan, jadi dilibatkan sebaik-baiknya, diberikan apresiasi yang sebaik-baiknya juga," imbuhnya.
Artikel Terkait
PDIP Dukung Program Koperasi Desa Merah Putih demi Kesejahteraan Rakyat
Anggota DPR Rachmat Gobel Tutup Usia, DPR Berduka
PM India Narendra Modi Tiba di Gedung DPR, Disambut Prabowo dan Puan Maharani
Anggaran Makan Bergizi Gratis Dipastikan Turun pada 2027, BGN Belum Beri Tanggapan