Piala Dunia dan Pemilu: Dua Pertandingan Besar yang Menggantung pada Kepercayaan Publik

Piala Dunia selalu terasa ajaib. Dari ruang keluarga, kita menonton dua puluh dua orang berebut satu bola sambil minum kopi atau makan gorengan dan tiba-tiba semua orang merasa lebih tahu daripada pelatih yang digaji miliaran. Lisensi kepelatihan mendadak dimiliki semua orang, minimal lisensi komentator. Di mata penonton, turnamen ini tampak sederhana: dua tim, satu bola, dua gawang, dan 90 menit. Ada gol yang membuat stadion meledak, penalti yang membuat jantung berpindah tempat, pemain yang menangis, pelatih yang berpelukan, suporter yang pulang dengan hati remuk.

Namun, di balik satu pertandingan yang kita tonton sambil membalas pesan WhatsApp, ada mesin raksasa yang bekerja. Stadion disiapkan, jadwal diatur, tiket dijual, transportasi dihitung, keamanan dijaga, kamera dipasang, teknologi diuji, wasit dilatih. Jutaan orang digerakkan agar 90 menit itu bisa berlangsung indah. Piala Dunia 2026 bahkan hadir dengan ukuran lebih besar: 48 negara, lebih banyak pertandingan, dan tiga tuan rumah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sepak bola bukan hanya urusan menendang bola, tetapi juga urusan tata kelola.

Di titik itulah saya sering teringat pemilu.

Sisi Rumit di Balik Bilik Suara

Pemilu juga sering terlihat sederhana dari luar. Warga datang ke TPS, menunjukkan KTP, menerima surat suara, masuk bilik, mencoblos, memasukkan surat suara ke kotak, mencelupkan jari ke tinta, lalu pulang. Selesai. Demokrasi tampak seperti urusan lima menit bahkan lebih cepat daripada memilih menu makan siang di aplikasi pesan-antar. Namun, bagi penyelenggara, lima menit di bilik suara itu adalah ujung dari pekerjaan yang sangat panjang.

Jauh sebelum hari pemungutan suara, ada data pemilih yang harus dimutakhirkan, partai politik yang diverifikasi, calon yang ditetapkan, logistik yang disiapkan, petugas yang direkrut, kampanye yang diatur, dana kampanye yang dilaporkan, surat suara yang dicetak, distribusi yang dijaga, pemilih yang dilayani, penghitungan yang terbuka, rekapitulasi yang transparan, dan sengketa yang dijawab. Jika Piala Dunia adalah turnamen sepak bola terbesar, pemilu adalah turnamen demokrasi terbesar.

Bedanya, dalam Piala Dunia yang diperebutkan adalah piala; dalam pemilu, mandat rakyat. Namun, keduanya punya kesamaan penting: kemenangan hanya bermakna jika pertandingan dipercaya berjalan adil. Gol indah tetap dipersoalkan jika berbau offside. Penalti tetap diperdebatkan jika publik merasa wasit keliru. Kartu merah bisa memicu kemarahan jika alasannya tidak dapat dijelaskan. Skor akhir memang menentukan pemenang, tetapi kepercayaan terhadap proses menentukan apakah kemenangan itu diterima.

Pemilu juga begitu. Suara terbanyak memang penting, tetapi harus lahir dari proses yang dipercaya: daftar pemilih akurat, pencalonan sah, kampanye adil, pemungutan suara terbuka, penghitungan transparan, dan rekapitulasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam demokrasi, pemenang tidak cukup hanya menang; ia harus menang dalam pertandingan yang dipercaya publik.

Belajar dari Teknologi Lapangan Hijau

Di sinilah Piala Dunia modern memberi inspirasi. Sepak bola hari ini tidak lagi hanya bergantung pada penglihatan wasit. Ada Video Assistant Referee (VAR), kamera dari berbagai sudut, teknologi offside semi-otomatis, dan bola yang dilengkapi sensor. Hal-hal yang dulu hanya bisa diperdebatkan hingga urat leher tegang kini setidaknya dapat diperiksa ulang dengan data. Apakah bola sudah melewati garis? Apakah pemain dalam posisi offside? Apakah ada handball? Apakah terjadi pelanggaran sebelum gol? Semua bisa diperiksa, diputar ulang, dilihat dari berbagai sudut, lalu diputuskan dengan prosedur tertentu.

Tentu VAR tidak membuat sepak bola bebas kontroversi. Pemain masih protes, pelatih masih marah, penonton masih berteriak, media sosial masih ribut semalaman. Kadang VAR justru membuat orang tambah kesal karena gol yang sudah dirayakan tiba-tiba dianulir karena ujung sepatu seorang pemain beberapa sentimeter di depan lawan. Namun, VAR memberi satu hal penting: keputusan tidak lagi hanya berdiri di atas perasaan. Ada rekaman, data, jejak, dan alasan yang bisa dijelaskan.

Pemilu Indonesia juga membutuhkan semangat seperti itu. Bukan berarti pemilu harus sepenuhnya digital atau teknologi bisa menggantikan manusia. Pemilih tetap harus datang ke TPS, petugas melayani, saksi mencatat, pengawas mengawasi, warga menyaksikan penghitungan secara terbuka. Teknologi tidak boleh menggantikan denyut manusia dalam demokrasi, tetapi dapat menjadi lapisan tambahan untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah kecurangan.

Bayangkan jika setiap perubahan data dalam tahapan pemilu memiliki jejak jelas: kapan diubah, siapa yang mengubah, berdasarkan dokumen apa, dan mengapa. Bayangkan jika setiap dokumen pencalonan dapat ditelusuri dengan mudah, data pemilih yang berubah selalu meninggalkan riwayat, angka hasil penghitungan dapat dicocokkan kembali dengan dokumen sumber dari TPS, dan anomali terdeteksi lebih cepat sebelum berubah menjadi sengketa besar. Itulah yang saya maksud dengan teknologi sebagai VAR demokrasi.

Dalam sepak bola, VAR membantu wasit melihat ulang peristiwa rawan salah. Dalam pemilu, teknologi harus membantu penyelenggara, pengawas, peserta, dan publik melihat ulang titik-titik rawan dipersoalkan. Apakah pemilih benar-benar terdaftar? Apakah calon memenuhi syarat? Apakah dokumen yang diunggah sama dengan yang diperiksa? Apakah suara yang dihitung di TPS sama dengan angka dalam rekapitulasi? Apakah ada perubahan data tidak wajar? Apakah keberatan peserta tercatat dengan benar? Pertanyaan seperti itu tidak cukup dijawab dengan kalimat, "Percayalah kepada kami." Dalam urusan cinta saja kalimat itu kadang tidak mempan, apalagi dalam urusan pemilu.

Demokrasi modern membutuhkan bukti, jejak, dan sistem yang bisa diperiksa. Kepercayaan publik tidak tumbuh hanya karena pejabat meminta untuk dipercaya; ia tumbuh ketika prosesnya dapat dilihat, diperiksa, dikoreksi, dan dipertanggungjawabkan. Kepastian hukum elektoral tidak cukup hanya tertulis dalam undang-undang, Peraturan KPU, atau putusan pengadilan. Ia juga harus hidup dalam sistem data yang rapi, prosedur koreksi yang jelas, audit yang terbuka, serta teknologi yang dapat dijelaskan kepada publik.

Di sinilah kita perlu berhati-hati. Teknologi pemilu tidak boleh menjadi kotak hitam. Jangan sampai publik diminta percaya pada sistem yang cara kerjanya tidak mereka pahami. Jika itu terjadi, teknologi bukan mengurangi kecurigaan, melainkan menambah kabut baru. VAR dalam sepak bola penting bukan hanya karena ada kamera, tetapi karena publik tahu ada proses peninjauan ulang. Sensor bola berguna bukan hanya karena canggih, tetapi karena data yang dihasilkan membantu menjelaskan dasar pengambilan keputusan.

Teknologi pemilu juga bukan sekadar canggih, tetapi transparan; bukan sekadar cepat, tetapi dapat diaudit; bukan sekadar digitalisasi, tetapi memberi kepastian. Pemilu digital bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah pemilu yang lebih jujur, lebih pasti, lebih terbuka, lebih sulit dicurangi, dan lebih mudah dipertanggungjawabkan.

Tiga Agenda Teknologi Pemilu ke Depan

Agenda teknologi pemilu Indonesia ke depan setidaknya perlu diarahkan pada tiga hal utama. Pertama, transparansi. Setiap tahapan penting harus meninggalkan jejak digital yang dapat dibaca dan diperiksa. Data pemilih, data partai politik, pencalonan, dana kampanye, logistik, hasil penghitungan, hingga rekapitulasi harus memiliki riwayat yang jelas. Dalam pemilu, data akhir memang penting, tetapi riwayat perubahan data sering kali jauh lebih penting.

Kedua, auditabilitas. Sistem pemilu tidak cukup hanya untuk digunakan penyelenggara; ia juga harus dapat diperiksa oleh pihak otoritatif. Audit teknologi, audit keamanan siber, audit data, dan audit prosedur harus menjadi bagian dari desain pemilu sejak awal. Jangan sampai audit baru dipikirkan setelah ramai di media sosial sebab, kalau sudah masuk media sosial, masalah kecil pun bisa berubah menjadi sepanas final Liga Champions.

Ketiga, pencegahan kecurangan. Teknologi harus membantu mendeteksi kejanggalan lebih cepat. Data ganda, perubahan angka tidak wajar, dokumen tidak konsisten, pola input mencurigakan, atau perbedaan antara dokumen sumber dan data rekapitulasi harus bisa terbaca sejak dini. Dalam pemilu, pencegahan selalu lebih baik daripada keributan setelah hasil diumumkan.

Namun, sekali lagi, teknologi hanyalah alat. VAR tidak akan berguna jika wasit tidak berintegritas. Sensor bola tidak akan berarti jika aturan main berubah-ubah. Begitu pula teknologi pemilu. Sistem digital hanya akan memperkuat demokrasi jika diletakkan di atas aturan yang jelas, penyelenggara yang profesional, peserta yang patuh, pengawas yang kuat, dan publik yang memiliki akses untuk memahami serta mengawal prosesnya.

Pada akhirnya, pemilu tidak boleh hanya dibayangkan sebagai hari pencoblosan. Pemilu adalah pertandingan panjang. Ada pemain, wasit, penonton, aturan, lapangan, teknologi, emosi, dan hasil akhir yang harus diterima bersama. Piala Dunia mengajarkan bahwa pertandingan besar tidak cukup hanya menghasilkan juara; ia harus membuat orang percaya bahwa juara lahir dari proses yang adil. Begitu pula pemilu.

Dalam Piala Dunia, trofi diberikan kepada satu tim. Dalam pemilu, kursi kekuasaan diberikan kepada yang memperoleh mandat rakyat. Tetapi bagi demokrasi, trofi tertinggi bukanlah kursi; trofi tertinggi adalah kepercayaan publik. Sebab, tanpa kepercayaan, kemenangan hanya menjadi angka. Dengan kepercayaan, angka itu menjadi legitimasi.