BNPB Rincikan Langkah Mitigasi Kekeringan Hadapi Ancaman El Nino

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis panduan mitigasi kekeringan sebagai respons terhadap prediksi berkembangnya fenomena El Nino pada pertengahan 2026. Kekeringan, yang menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 didefinisikan sebagai ketersediaan air jauh di bawah kebutuhan, menjadi ancaman serius terutama bagi sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Dalam panduan yang dikeluarkan melalui situs resminya, BNPB membagi langkah mitigasi ke dalam tiga fase: sebelum, saat, dan setelah kekeringan. Sebelum kekeringan, masyarakat didorong menanam pohon dan sayuran, menampung air hujan, membuat sumur resapan, menjaga daerah tangkapan air seperti danau dan sungai, memperbaiki pipa bocor, serta rutin berlatih evakuasi kebakaran.

Saat kekeringan, langkah yang disarankan meliputi menyimpan air di tempat tertutup dan bersih, menghemat penggunaan air, bijak menyiram tanaman, menjaga sirkulasi udara, tidak membakar sampah, dan menyiapkan perlengkapan siaga bencana. Setelah kekeringan, BNPB menyarankan menutup sumur dan wadah air agar tidak menguap, mengonsumsi makanan bergizi, memantau informasi, menggunakan masker saat keluar, serta mengatur penggunaan air untuk memasak dan membersihkan diri.

Persiapan BNPB Hadapi El Nino

BNPB memperkirakan El Nino mulai berkembang pada pertengahan 2026 dan mencapai puncak akhir tahun hingga awal 2027, berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi kering seperti kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dampaknya meliputi penurunan ketersediaan air baku, gangguan produksi pertanian, dan ancaman terhadap ketahanan pangan.

Untuk mengantisipasi, BNPB mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), membangun sumur bor di daerah rawan, mengembangkan jaringan pipanisasi air bersih, memperkuat kapasitas daerah dengan dukungan sarana prasarana, serta memastikan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak. Selain itu, BNPB memperkuat kesiapsiagaan karhutla melalui dukungan operasi udara, OMC, pendampingan pemerintah daerah, dan koordinasi di enam provinsi prioritas. BNPB menekankan pentingnya mitigasi berkelanjutan agar kabut asap lintas batas seperti tahun 2015 tidak terulang.