Didik Rachbini: Safari Politik Jokowi Beban Baru bagi Ekonomi Nasional

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan safari politik, kali ini di Lampung pada Jumat hingga Minggu (26-28 Juni 2026). Langkah itu dinilai ekonom senior Indef, Didik J Rachbini, justru menjadi faktor negatif bagi perekonomian nasional yang tengah tertekan.

Menurut Didik, Jokowi akan terus berkeliling Nusantara dengan panggung politik baru di tengah tekanan nilai tukar dan pasar modal. Ia menancapkan layar politik yang dalam analisis politik akan membawa konsekuensi pada 2029. Namun, karena pengaruh Jokowi masih kuat di pemerintahan, dampaknya sudah terasa terhadap ekonomi saat ini.

"Dari dulu publik apalagi pesaing politiknya tidak percaya dan kemudian terbukti sekarang melakukan gerakan politik vulgar sebagai tanda koalisi dengan pemerintahan Prabowo akan mulai tutup buku," ujar Didik, Senin (29/6/2026).

Didik mengingatkan bahwa Jokowi pernah berjanji pulang ke Solo menjadi rakyat biasa dan berkumpul dengan cucu, tetapi janji itu tidak pernah terwujud. Safari politik ini, kata Didik, adalah pilihan jalan sendiri yang akan meningkatkan persaingan politik tanpa kepentingan langsung dengan harapan rakyat. Langkah ini diperkuat oleh setidaknya 80 kali blusukan Gibran Rakabuming Raka ke daerah-daerah.

"Persaingan semakin intensif karena nafsu politik dan kepentingan elite yang otomatis meninggalkan kepentingan rakyat, terutama ekonomi. Tidak hanya bagi kepentingan rakyat, bagi pemerintah pun safari politik Jokowi menjadi faktor negatif di dalam ekonomi nasional. Energi kekuasaan akan terkuras secara perlahan dan memuncak beberapa tahun kemudian," tegas Didik.

Ia menambahkan, hubungan dan persekutuan Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto semakin lemah, bahkan retak. Kondisi itu akan mempengaruhi konstelasi politik dan persaingan elite selama beberapa tahun ke depan.

"Konsentrasi pemerintah untuk menjalankan program ekonomi dalam rangka memenuhi janji politik akan terganggu. Krisis dan tekanan terhadap ekonomi nasional akan bertambah berat karena satu orang berpengaruh memainkan nafsu politik untuk kepentingan dirinya," ujar Didik.

Dalam perspektif ekonomi politik, pelemahan hubungan antara presiden dengan mantan presiden yang masih berpengaruh kuat akan menjadi faktor penentu politik selanjutnya dan pasti berpengaruh terhadap ekonomi.

"Saya pastikan pengaruh tersebut negatif, buruk, dan akan menjadi faktor ketidakpastian politik bagi investasi, dunia usaha, dan lingkungan bisnis. Semua pihak terutama pengusaha, pemilik modal, dan yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia pasti akan melihat dinamika baru persekutuan sebagai persaingan elite politik, yang meningkatkan risiko dan pada gilirannya pasti mempengaruhi institusi, birokrasi, kebijakan, dan ekspektasi ekonomi," paparnya.

Didik menekankan, ekonomi Indonesia sebenarnya mulai pulih dari tekanan global. Faktor-faktor seperti inflasi, neraca dagang, cadangan devisa, dan pertumbuhan ekonomi lumayan baik. Nilai tukar dan pasar modal ASEAN selain Indonesia tidak tertekan bahkan tumbuh. Lantas mengapa dampaknya negatif terhadap Indonesia? Jawabnya, karena ada faktor non-ekonomi yang berkelindan dalam sistem ekonomi politik dan lebih berpengaruh.

"Dengan adanya faktor non-ekonomi baru dari safari politik Jokowi, maka beban tekanan terhadap ekonomi nasional akan lebih berat karena hadir persaingan elite yang tidak perlu dan terlalu dini. Jadi, Jokowi dengan safari politiknya tidak ada hubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, bahkan menjadi faktor negatif dan buruk di dalam ekonomi nasional," pungkas Didik.