Kepercayaan Publik ke Polri Meningkat, Pengamat: Modal Sosial yang Harus Diperkuat

Koordinator Gerakan Indonesia Cerah (GIC) Febri Wahyuni Sabran menilai peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri sebagai modal sosial yang harus dijaga, diperkuat, dan dikonsolidasikan. Pandangan ini disampaikan menanggapi hasil survei yang menunjukkan 80,6 persen publik menilai kinerja Polri semakin baik.

Menurut Febri, angka tersebut merupakan sinyal positif bahwa Polri berhasil menempuh reformasi diri secara nyata dan terukur di hadapan publik. Dari sudut pandang kelompok masyarakat sipil, capaian ini memiliki relevansi konkret. Keberhasilan reformasi Polri dalam persepsi publik membuka peluang lebih luas bagi penguatan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga ketertiban serta keamanan.

"Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit merupakan tulang punggung dalam menjaga stabilitas masyarakat dan negara," ujar Febri, Minggu (28/6/2026).

Dia menegaskan optimismenya bahwa Polri telah membuktikan diri sebagai institusi yang mampu menjadi tulang punggung stabilitas secara berkelanjutan. Pandangannya mencerminkan harapan masyarakat sipil terhadap Polri sebagai mitra strategis, bukan sekadar otoritas represif. Ketika kepercayaan publik terbentuk secara organik melalui reformasi nyata, potensi kerja sama dalam menjaga stabilitas nasional menjadi lebih besar dan lebih bermakna.

Konsep Presisi Jadi Blueprint Reformasi

Febri mengatakan, konsep "Presisi" akronim dari Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan menjadi blueprint utama reformasi internal Polri di bawah komando Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Kerangka ini dirancang untuk mentransformasi Polri dari institusi reaktif menjadi proaktif, dari tertutup menjadi transparan, dan dari sekadar menegakkan aturan menjadi menegakkan keadilan secara substansial.

"Capaian survei Litbang Kompas menjadi validasi empiris bahwa konsep ini tidak hanya berdiam di tataran gagasan, tetapi telah menghasilkan perubahan yang dirasakan nyata oleh masyarakat luas," ujarnya.

Febri menilai hasil survei memiliki sejumlah implikasi strategis. Pertama, tingginya angka kepercayaan publik memberikan legitimasi sosial yang kuat bagi Polri dalam menjalankan fungsinya. Legitimasi ini, menurut dia, bukan sesuatu yang instan, melainkan hasil reformasi yang konsisten, terukur, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

"Kedua, dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran yang sedang membangun fondasi kepercayaan publik nasional, dukungan Polri yang dipercaya masyarakat menjadi aset yang tidak ternilai," ujarnya.

Dia menegaskan, kepolisian yang dipandang positif oleh mayoritas publik dapat menjadi perekat sosial yang efektif, terutama di tengah dinamika politik yang kerap diwarnai ketegangan. Kepercayaan publik yang meningkat adalah jembatan antara institusi keamanan negara dengan masyarakat yang dilayaninya.

"Dalam konteks Indonesia yang sedang menjalani transisi pemerintahan dan menghadapi berbagai tantangan sosial-politik, peran Polri sebagai stabilisator, pelindung demokrasi, dan mitra masyarakat menjadi semakin krusial dan tidak tergantikan," pungkasnya.