Pemprov DKI Usulkan Pembangunan 11 Rusun Baru pada 2027

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun 11 rumah susun (rusun) baru pada tahun 2027. Rencana ini saat ini masih dalam tahap pengusulan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) agar mendapatkan dukungan melalui Program 3 Juta Rumah.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, mengatakan proses pengusulan tengah berjalan. Ia berharap proyek ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. "Besar harapan dapat didukung penuh melalui Program 3 Juta Rumah sebagai portofolio bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah," katanya saat dikonfirmasi, Sabtu (27/6/2026).

Pembangunan rusun ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian warga Jakarta. Kelik menjelaskan, sasaran penghuni rusunawa tidak hanya masyarakat yang masuk kategori terprogram, tetapi juga masyarakat umum. Hal ini diatur dalam Pergub Nomor 111 Tahun 2024. "Sasaran penghunian rusunawa adalah masyarakat terprogram dan masyarakat umum sesuai Pergub Nomor 111 Tahun 2024," ujarnya.

Sebelas lokasi telah ditetapkan untuk proyek ini. Sebagian besar berada di Jakarta Utara, sisanya tersebar di Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Berikut daftar lengkapnya:

Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara Marunda Cluster C, Cilincing, Jakarta Utara Komarudin, Cakung, Jakarta Timur Rorotan IX, Cilincing, Jakarta Utara Cakung KM 2, Jakarta Timur Tongkol Tahap III, Pademangan, Jakarta Utara Marunda Cluster A, Jakarta Utara Marunda Cluster B, Jakarta Utara Semper Cakung Drain, Semper, Jakarta Utara Bojong Indah, Cengkareng, Jakarta Barat Daan Mogot KM 18, Jakarta Barat

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rencana ini saat rapat anggaran di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (24/6). Ia mengatakan telah menyetujui pembangunan 11 rusun baru untuk tahun depan. "Tadi kebetulan kami rapat mengenai anggaran. Dalam rapat anggaran, saya sudah menyetujui untuk tahun depan ini kita bangun 11 rusun baru yang besar untuk memberikan kemudahan secara terbuka dan transparan bagi siapa pun untuk memilikinya ataupun menyewanya," kata Pramono.

Menurut Pramono, pengembangan hunian vertikal menjadi kebutuhan mendesak di Jakarta. Ia menilai semakin sulit bagi masyarakat untuk memiliki rumah tapak di Ibu Kota karena keterbatasan lahan dan harga properti yang terus melambung. "Karena nggak mungkin Jakarta ini orang bisa memiliki lahan kecuali orang yang mampu, yang landed. Maka housing yang vertikal inilah yang menjadi kata kunci untuk itu," ujarnya.