Pemerintah Gelontorkan Rp100,1 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera

Wilayah Sumatera kini memasuki fase pemulihan setelah dilanda serangkaian bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto, menyatakan bahwa pemerintah terus menggenjot penyediaan hunian bagi warga terdampak sebagai prioritas utama dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam peninjauan langsung yang dilakukan pada bulan ketujuh pascabencana, Suharyanto mengungkapkan bahwa seluruh provinsi di Sumatera yang sebelumnya terdampak sudah tidak ada lagi yang berstatus tanggap darurat. Hanya beberapa kabupaten dan kota yang masih menetapkan status transisi dari darurat menuju pemulihan. Hal ini menandakan bahwa proses penanganan bencana telah bergerak ke tahap yang lebih berkelanjutan.

Pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengucurkan dana pemulihan pascabencana Sumatera sebesar Rp100,1 triliun untuk periode tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028. Anggaran tersebut dialokasikan khusus untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Cakupan perbaikannya meliputi infrastruktur, rehabilitasi rumah rusak, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan mitigasi dan pemulihan lingkungan.

“Artinya kementerian yang selama ini menunggu, sekarang sudah mulai bisa bekerja lagi,” kata Suharyanto dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Ia menegaskan bahwa anggaran besar tersebut tidak termasuk dalam skema Dana Siap Pakai (DSP) yang dikelola BNPB. Sejak awal masa tanggap darurat hingga kini, BNPB telah dibekali DSP sekitar Rp4 triliun yang digunakan untuk berbagai kebutuhan penanganan bencana di seluruh tanah air. Dana itu dialokasikan untuk penyediaan logistik, pembangunan hunian sementara (huntara), pembangunan hunian tetap (huntap) mandiri, Dana Tunggu Hunian (DTH), serta dana stimulan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang.

“Kami memastikan dana tersebut digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui pendampingan teknis kepada pemerintah daerah, pengawasan distribusi bantuan, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga,” jelasnya.

Memasuki bulan ketujuh pascabencana, BNPB melaporkan bahwa pembangunan huntara telah mencapai 99,9 persen. Target pembangunan huntara sendiri mencapai lebih dari 20.000 unit. Suharyanto menambahkan, satu-satunya yang masih dalam proses adalah huntara bagi warga terdampak yang tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan, atau mereka yang berstatus menyewa.

Di sisi lain, pembangunan huntap mandiri atau insitu juga terus berjalan. Saat ini, BNPB telah mulai membangun sekitar 900 unit rumah. Secara keseluruhan, target pembangunan huntap, baik yang mandiri maupun komunal, mencapai 39.000 unit. Selain pembangunan fisik, BNPB juga menjalankan program pendukung lainnya. Dana stimulan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang telah disalurkan sebanyak tiga tahap di Aceh Tamiang dan dua tahap di Aceh Utara.

“Dana stimulan ini akan terus diberikan sesuai dengan permintaan dari kepala daerah. Jika nanti ada permintaan dan terverifikasi, kami akan berikan lagi dana ini,” tuturnya.

Sementara itu, program Dana Tunggu Hunian sebesar Rp1,8 juta per tiga bulan telah diberikan kepada ribuan kepala keluarga dan akan berlanjut hingga enam bulan. Berbagai program logistik, pemulihan ekonomi, dan dukungan lainnya juga terus berjalan. Suharyanto mengakui masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam proses pemulihan ini, namun ia menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki dan berusaha membantu masyarakat.

“Kita memang banyak kekurangan, kelemahan. Saya sebagai Kepala BNPB mengakui itu. Tetapi kami punya tekad memperbaiki kekurangan dan kelemahan itu dan berusaha membantu masyarakat,” pungkasnya.