Krisis Air Bersih Mulai Landa Banyumas dan Purbalingga di Awal Musim Kemarau

Memasuki pertengahan Juni 2026, tanda-tanda awal musim kemarau mulai terlihat di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Krisis air bersih pun mulai membayangi, dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga menjadi dua daerah pertama yang melaporkan dampak kekeringan tahun ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat fenomena ini sebagai awal dari siklus tahunan yang memerlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.

Merespons kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di kedua kabupaten langsung bergerak melakukan langkah mitigasi. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan bahwa prioritas utama saat ini adalah penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak.

"Memasuki awal musim kemarau ini, jajaran BPBD setempat terus melakukan pemantauan intensif dan berkoordinasi dengan lintas sektor untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar air bersih masyarakat dapat terpenuhi secara merata," ujar Abdul Muhari dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (20/6).

Di Kabupaten Purbalingga, kekeringan terpantau melanda wilayah perbukitan di Kecamatan Karangreja, tepatnya di Desa Kutabawa dan Desa Serang. Data BNPB mencatat sedikitnya 102 kepala keluarga atau sekitar 398 jiwa mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Sebagai langkah darurat, dua truk tangki dengan total kapasitas 10.000 liter telah dikirimkan untuk menyuplai kebutuhan warga di Dusun Gunung Malang.

Sementara itu, dampak yang lebih luas terjadi di Kabupaten Banyumas. Krisis air bersih menerjang Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, yang dihuni oleh 523 kepala keluarga, serta Desa Taman Sari di Kecamatan Karanglewas yang mencakup 44 kepala keluarga. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyiapkan strategi jangka pendek untuk menghadapi puncak kemarau yang diprediksi terjadi pada Agustus mendatang.

Salah satu rencana yang disusun adalah pengadaan tandon air darurat di setiap rukun tetangga. Saat ini, tiga lokasi strategis telah dipasangi fasilitas penampungan air berkapasitas 4.000 liter guna mempermudah akses warga terhadap air bersih. Abdul Muhari menekankan bahwa seluruh elemen pemerintah daerah akan tetap siaga selama musim kemarau berlangsung.

"BPBD setiap wilayah terus memantau perkembangan kondisi kekeringan di wilayah terdampak dan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi," pungkas Abdul.