Gubernur Jabar Ancam Cabut Subsidi Sekolah Gratis bagi Siswa yang Terlibat Tawuran

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa program bantuan pendidikan gratis di sekolah swasta tidak diberikan secara cuma-cuma tanpa konsekuensi. Ia memberikan ancaman tegas berupa penghentian subsidi bagi para siswa yang tidak mampu menjaga perilaku, seperti terlibat dalam aksi tawuran atau tindakan kriminal lainnya.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa anggaran daerah yang dikucurkan tidak hanya sekadar membuka akses sekolah, tetapi juga efektif dalam membentuk moralitas generasi muda. Evaluasi terhadap perilaku siswa akan dilakukan secara rutin oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Para siswa, dia harus berkomitmen. Kan mendapat subsidi dari kita cukup besar. Tetapi dia juga harus menaati aturan kita yakni menjadi anak baik, tidak tawuran misalnya," ujar Dedi Mulyadi di Bandung, Jumat (19/6).

Dedi memberikan peringatan keras bahwa rekam jejak setiap penerima manfaat akan dipantau secara ketat. Jika ditemukan pelanggaran terhadap aturan sekolah maupun norma hukum, maka fasilitas sekolah gratis tersebut akan segera dihentikan.

"Nanti begitu melanggar, kita cabut subsidinya," tegas mantan Bupati Purwakarta tersebut.

Program sekolah swasta gratis ini merupakan solusi bagi para lulusan yang gagal menembus persaingan masuk ke SMA, SMK, maupun SLB negeri. Berdasarkan data Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB), terdapat potensi sekitar 70 ribu calon siswa di Jawa Barat yang tidak tertampung di sekolah milik pemerintah.

Untuk mengatasinya, puluhan ribu siswa tersebut akan disalurkan ke sekolah-sekolah swasta yang telah menjalin kerja sama dengan Pemprov Jabar. Melalui kemitraan ini, para siswa akan mendapatkan pembebasan biaya selama tiga tahun penuh, mulai dari uang pangkal, uang bangunan, hingga biaya bulanan.

Secara teknis, Pemprov Jabar mengalokasikan dana sekitar Rp2,7 juta per siswa setiap tahunnya. Selain bantuan dari daerah, sekolah swasta yang menampung siswa tersebut juga tetap akan menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.

Dedi Mulyadi menggarisbawahi bahwa program ini dirancang secara rasional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Fokus utamanya adalah membantu warga yang kesulitan secara finansial agar tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta yang berkualitas, namun bukan sekolah kategori elit.