MK Targetkan Putusan Gugatan Makan Bergizi Gratis pada Juli 2026, Batasi Jumlah Ahli di Sidang

Mahkamah Konstitusi (MK) menargetkan putusan atas gugatan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dalam anggaran pendidikan dapat dibacakan pada Juli 2026. Untuk mencapai target tersebut, MK meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membatasi jumlah ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan pekan depan.

Ketua MK Suhartoyo menyampaikan permintaan itu dalam persidangan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, yang digelar di Ruang Rapat Pleno Gedung I MK, Jakarta, Senin (15/6). Perkara yang diperiksa mencakup tiga nomor permohonan, yaitu 40/PUU-XXIV/2026, 52/PUU-XXIV/2026, dan 55/PUU-XXIV/2026.

Permintaan pembatasan ahli muncul ketika pihak pemerintah atau presiden mengajukan lebih dari tiga orang untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan yang dijadwalkan pada Selasa (23/6/2026). Namun, Suhartoyo tidak mengabulkan permohonan tersebut. Ia menegaskan bahwa jumlah ahli dari pemerintah harus disamakan dengan ahli dari DPR, yakni masing-masing tiga orang untuk ketiga perkara itu.

“Dari (kuasa) presiden (ada ahli yang dihadirkan)?” tanya Suhartoyo kepada kuasa hukum pemerintah.

“Ada, Yang Mulia. Setiap perkara dua ahli, Yang Mulia,” jawab Zulmansyah, Direktur Litigasi dan Nonlitigasi Kementerian Hukum yang mewakili kuasa hukum pemerintah.

Mendengar jumlah ahli yang diajukan melebihi tiga orang, Suhartoyo langsung memotong dan mengingatkan bahwa waktu persidangan tidak memungkinkan untuk memeriksa terlalu banyak ahli.

“Jangan, waktunya, Pak,” kata Suhartoyo, yang kemudian diamini oleh kuasa hukum pemerintah.

Suhartoyo menjelaskan bahwa para hakim konstitusi berupaya menyelesaikan pemeriksaan perkara paling lambat akhir bulan ini. Hal itu dilakukan agar isu pokok permohonan para pemohon tidak kehilangan relevansi.

“MK akan menyelesaikan permohonan ini paling lambat akhir bulan ini. Sehingga bulan depan seharusnya perkara ini sudah bisa diputus. Jadi tidak kehilangan isu yang menjadi permohonan provisi para pemohon. Meskipun tidak dalam konteks itu, kalau nanti semakin lambat juga,” ujar Suhartoyo.

Kuasa hukum pemerintah sempat mencoba menawar agar diperbolehkan menghadirkan empat ahli, namun kembali ditolak oleh Suhartoyo.

“Empat ahli, Yang Mulia?” tanya Zulmansyah.

“Tiga, sama seperti DPR,” tegas Suhartoyo.

Setelah mencapai kesepahaman, Suhartoyo menutup persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada Selasa, 23 Juni 2026 pukul 08.30 WIB. Persidangan diperkirakan berlangsung cukup lama, mengingat biasanya MK menggelar sidang mulai pukul 10.30 WIB.

“Oleh karena itu, kami jadwalkan Selasa, 23 Juni 2026 pukul 08.30 WIB. Kalau perlu sampai siang terkait permohonan ini,” pungkas Suhartoyo.