Puan Minta Pemerintah Siapkan Langkah Antisipatif Hadapi Musim Kemarau Panjang 2026

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, mendesak pemerintah untuk segera merumuskan langkah antisipatif di sektor infrastruktur guna menghadapi musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung lebih panjang pada tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan menyusul kekhawatiran akan meluasnya dampak kekeringan yang mulai terasa di sejumlah wilayah.

"Kekeringan yang semakin meluas saat ini harus segera disiasati dengan langkah-langkah strategis untuk meminimalisasi dampak di berbagai sektor," ujar Puan di Jakarta, Senin, 15 Juni 2026. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada penanganan jangka pendek, melainkan juga harus menyiapkan infrastruktur yang berkelanjutan.

Salah satu langkah konkret yang diminta adalah penyiagaan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga. Selain itu, mitigasi dampak kekeringan juga harus menyasar sektor pertanian dan kesehatan masyarakat yang dinilai paling rentan terdampak. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), setidaknya tiga kabupaten di Pulau Jawa kini mulai mengalami krisis air bersih yang cukup parah.

Wilayah-wilayah tersebut meliputi Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah, serta Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat. Lebih dari 1.600 warga di ketiga daerah itu telah terdampak akibat menyusutnya ketersediaan air bersih. Menghadapi kondisi ini, Puan menegaskan bahwa penanganan tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan sosial air bersih semata.

"Untuk daerah-daerah rawan kekeringan, harus ada mitigasi di tingkat hulu dan hilir, seperti memanen air hujan dan membuat sumur resapan," jelas politikus PDI Perjuangan tersebut. Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur jangka panjang yang berkelanjutan di wilayah terdampak harus mulai dipikirkan dan disiapkan sejak sekarang.

Di sisi lain, Puan juga mendorong pemerintah untuk lebih masif dalam melakukan sosialisasi langkah-langkah taktis mengatasi kekeringan. Hal ini dinilai penting, terutama bagi sektor-sektor rentan seperti petani yang produktivitasnya sangat bergantung pada pasokan air.

"Instansi terkait, termasuk Pemda bersama kelompok tani harus duduk bersama untuk berdiskusi mencari pendekatan yang paling tepat karena setiap daerah belum tentu sama tantangannya," ujar Puan. Ia menambahkan, prediksi iklim yang sudah dirilis jauh-jauh hari sebelum puncak kemarau seharusnya menjadi momentum bagi negara untuk menunjukkan kapasitas tata kelola yang lebih preventif.

Menurut Puan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang kuat menjadi kunci dalam menghadapi situasi ini. "Masyarakat perlu diyakinkan bahwa setiap keputusan yang diambil pemerintah didasarkan pada perencanaan risiko yang matang," ucapnya menutup pernyataan.