HKI Desak Penguatan Sistem Kelistrikan Nasional Usai Pemadaman di Jawa

Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia mendesak penguatan keandalan sistem ketenagalistrikan nasional menyusul laporan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga kelangsungan aktivitas industri, memperkuat iklim investasi, dan memastikan pasokan energi bagi sektor manufaktur secara berkelanjutan.

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma'ruf Maulana, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Jumat, menegaskan bahwa meskipun gangguan teknis pada sistem kelistrikan berskala besar dapat dimaklumi, proses evaluasi harus berjalan menyeluruh. Ia menekankan pentingnya percepatan perbaikan dan penguatan mitigasi ke depan.

"Kami menerima berbagai laporan terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah Jawa. Kami memahami bahwa dalam sistem kelistrikan yang sangat besar, gangguan teknis dapat terjadi. Yang terpenting adalah memastikan proses evaluasi berjalan menyeluruh, langkah perbaikan dilakukan secepat mungkin, dan mitigasi ke depan semakin kuat," ujar Ma'ruf.

Menurutnya, industri nasional saat ini tengah bergerak mendukung agenda hilirisasi, peningkatan ekspor, pembangunan pusat data, serta masuknya investasi baru ke berbagai daerah. Seluruh agenda strategis tersebut, lanjut dia, membutuhkan dukungan infrastruktur energi yang stabil dan dapat diandalkan.

"Keandalan listrik menjadi salah satu pertimbangan utama investor ketika menentukan lokasi investasi. Kepastian pasokan energi memberikan rasa aman bagi dunia usaha dalam merencanakan ekspansi maupun pengembangan usaha jangka panjang," katanya.

HKI telah mengirimkan surat kepada pemerintah dan badan usaha milik negara terkait. Dalam surat tersebut, mereka mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab gangguan sistem kelistrikan, mencakup aspek pembangkit, transmisi, distribusi, hingga kecukupan cadangan daya. Selain itu, HKI mendorong penguatan infrastruktur ketenagalistrikan pada kawasan industri strategis agar memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi.

Organisasi ini juga mengusulkan agar kawasan industri memperoleh prioritas penanganan ketika terjadi gangguan sistem. Alasannya, kawasan industri merupakan pusat kegiatan produksi, ekspor, investasi, dan penyerapan tenaga kerja yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional maupun daerah.

Di sisi lain, HKI mendorong percepatan pengembangan sistem cadangan, peningkatan kapasitas jaringan, pembangunan gardu induk di kawasan industri yang berkembang pesat, serta pemanfaatan teknologi pemantauan sistem yang semakin modern. Dalam jangka panjang, mereka memandang perlu adanya ruang yang lebih luas bagi pengembangan pembangkit mandiri (captive power), energi baru dan terbarukan, serta Wilayah Usaha Ketenagalistrikan (Wilus) di kawasan industri tertentu sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

"Pertumbuhan industri Indonesia akan terus meningkatkan kebutuhan energi. Karena itu, sistem kelistrikan nasional perlu terus diperkuat agar mampu mengimbangi kebutuhan dunia usaha dan menjaga daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi," kata Ma'ruf.

HKI berharap adanya sinergi bersama untuk mempercepat langkah-langkah penguatan sistem ketenagalistrikan nasional. Dengan demikian, aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik guna memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah bahwa pemadaman listrik bergilir yang berlangsung di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) disebabkan oleh menipisnya stok batu bara. "Tidak ada batu bara menipis," ujar Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6).

Anggia menyampaikan bahwa pemadaman bergilir di kawasan Jabodetabek disebabkan oleh gangguan teknis. Terkait permasalahan tersebut, pemerintah sudah berkomunikasi dengan PLN untuk mengantisipasi agar gangguan serupa tidak terulang kembali.