Pemerintah memastikan implementasi mandatori biodiesel B50 pada semester II-2026 akan menjadi katalis positif bagi industri kelapa sawit nasional. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan permintaan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar domestik, meski dampaknya terhadap kinerja emiten diperkirakan tidak langsung terlihat pada pendapatan maupun laba.
Melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 271 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 29 Juli 2026, pemerintah menetapkan alokasi biodiesel B50 sebesar 16,75 juta kiloliter untuk paruh kedua tahun depan. Angka itu terdiri dari 8,24 juta kiloliter untuk segmen public service obligation (PSO) naik dari 7,45 juta kiloliter pada skema B40 dan 8,51 juta kiloliter untuk segmen non-PSO, meningkat dari 8,19 juta kiloliter sebelumnya.
Analis CGS International Sekuritas Indonesia (CGSI), Rut Yesika Simak dan Bob Setiadi, mencatat bahwa lima kelompok usaha besar masih mendominasi alokasi biodiesel nasional dengan porsi sekitar 68 persen. Mereka adalah Wilmar, Apical, KPN, Musim Mas, serta Sinar Mas/Golden Agri Resources.
Di antara emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) mencatat kenaikan alokasi terbesar, yakni sekitar 13 persen menjadi 810 ribu kiloliter. Sementara itu, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) tetap menjadi emiten dengan alokasi biodiesel terbesar. CGSI menilai TBLA berpotensi menikmati tambahan volume penjualan paling besar dari kebijakan tersebut.
Emiten hulu yang tidak memperoleh alokasi biodiesel secara langsung seperti PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP), dan PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) diperkirakan merasakan manfaat secara tidak langsung melalui potensi kenaikan harga CPO.
Meski memberikan sentimen positif, CGSI mengingatkan bahwa besarnya alokasi biodiesel tidak otomatis berubah menjadi peningkatan penjualan maupun laba perusahaan. Realisasi penyaluran biodiesel, ketersediaan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), serta kelancaran implementasi program masih menjadi faktor yang perlu dicermati.
CGSI mempertahankan rekomendasi neutral untuk sektor perkebunan. Menurut mereka, dukungan dari program B50 dan potensi kenaikan harga CPO akibat risiko El Niño masih diimbangi oleh ketidakpastian implementasi Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) serta potensi peningkatan persediaan CPO pada paruh kedua tahun ini.
“Meski El Niño berpotensi mendorong kenaikan harga CPO dengan mengganggu produksi, dampaknya biasanya baru terlihat setelah beberapa waktu,” tulis analis CGSI.
Di tengah kondisi tersebut, CGSI tetap menjadikan PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) sebagai pilihan utama berkat produktivitas kebun yang tinggi, posisi kas bersih yang kuat, serta potensi imbal hasil dividen yang menarik.
Ke depan, sektor perkebunan berpeluang memperoleh sentimen positif apabila harga CPO terus menguat, implementasi DSI semakin jelas, dan penyerapan biodiesel melampaui ekspektasi. Sebaliknya, pelemahan ekspor, meningkatnya persediaan CPO, serta potensi tambahan pungutan dalam skema DSI menjadi risiko yang dapat menekan prospek sektor ini.
Artikel Terkait
Harga Komoditas Melemah, Batu Bara dan Nikel Tertekan
Harga Komoditas Mayoritas Terkoreksi, Timah dan CPO Jadi Pengecualian
Harga Komoditas Bervariasi: CPO Melemah, Batu Bara dan Nikel Menguat
Prospek IHSG Semester II 2026: Peluang Rebound di Tengah Risiko Global