Mantan Wakil Kepala BGN Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator, Siap Bongkar 20 Lebih Nama di Kasus Korupsi Makan Bergizi Gratis

Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, resmi mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum atau justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025–2026. Langkah ini diambil dengan kesiapan untuk membongkar keterlibatan pihak lain yang diduga turut serta dalam praktik penyimpangan di program unggulan pemerintah tersebut.

Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, menyampaikan pernyataan itu kepada wartawan di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026). Ia menegaskan bahwa pengajuan status JC bukanlah upaya untuk menghindari proses hukum yang tengah dihadapi kliennya.

“Kami baru saja dari rutan untuk mendapatkan pernyataan dari klien kami, di mana klien kami menyatakan akan mengajukan JC,” ujar Krisna.

Menurut Krisna, langkah ini justru diambil sebagai bentuk sikap kooperatif. Sony, kata dia, ingin mengungkap secara terang siapa saja aktor yang bermain dalam program strategis yang menjadi salah satu prioritas Presiden.

“Kita bukan menghindar dari permasalahan hukum, tapi kita ingin mengungkap dan kooperatif mengungkap siapa-siapa saja yang terlibat di dalam program unggulan presiden ini. Jadi, sekali lagi kita bukan menghindar,” tuturnya.

Krisna mengungkapkan bahwa dalam proses pemeriksaan sebelumnya, Sony telah menyebutkan lebih dari 20 nama yang diduga terlibat. Namun, jumlah itu disebut baru sebagian kecil dari keseluruhan pihak yang akan diungkap.

“Lebih dari 20 nama itu disebutkan, cuma klien kami bilang itu baru sebagian. Karena kemarin pemeriksaan cukup lelah, jadi akan diungkap lagi pada pemeriksaan lanjutan. Intinya baru sebagian saja nama-nama itu,” jelas Krisna.

Ia juga membeberkan alasan mengapa Sony enggan menanggung sendiri beban hukum dalam kasus ini. Menurutnya, terdapat banyak pihak yang menjabat sebagai Person in Charge (PIC) namun diduga menyalahgunakan dana dan wewenang yang diberikan.

“Contohnya, klien kami memberikan titik ini, misalkan 50 kepada A, 100 kepada B. Ternyata yang dibangun hanya sedikit, sisanya dijual. Lalu mereka (PIC) mengatakan PIC klien kami. Masak uangnya masuk ke mereka semua, tapi dibebankan kepada klien kita?” ungkapnya.

Tak hanya menyangkut pembagian titik lokasi, Sony juga berencana membongkar dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang di lingkungan BGN. Hal ini mencakup berbagai jenis pengadaan yang diduga bermasalah.

“Dalam pemeriksaan besok, klien kami akan mengungkap bagaimana proses tender seperti motor, lalu IT, kemudian tablet, lalu ada pengadaan kaos kaki dan sebagainya. Itu akan diungkap lebih besar lagi dan dipastikan klien kami tidak membidangi pengadaan-pengadaan itu,” pungkas Krisna.

Sementara itu, Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi ini. Selain Sony Sonjaya, dua nama lain yang turut menjadi tersangka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung.

Ketiganya diduga melakukan intervensi dalam proses verifikasi portal mitra BGN. Tindakan itu dilakukan agar yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan mereka tetap lolos seleksi meskipun sebenarnya tidak memenuhi kelayakan.

Tak hanya intervensi, ketiga tersangka juga diduga memiliki afiliasi dengan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari afiliasi tersebut, sejumlah yayasan dilaporkan menerima dana miliaran rupiah setiap harinya.

Kejaksaan Agung juga mengendus adanya intervensi dalam pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil serta mengandung markup harga. Seluruh pengadaan tersebut telah terealisasi. Barang-barang yang masuk dalam pusaran korupsi ini mencakup 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit tablet, hingga 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.