Mendagri Serahkan Satyalancana Wira Karya kepada Tujuh Kepala Daerah atas Inovasi Kelautan dan Perikanan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mewakili Presiden Republik Indonesia, secara resmi menyerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya bidang pemerintahan dalam pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kelautan dan perikanan untuk usulan tahun 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila.

Penghargaan ini dianugerahkan kepada tujuh tokoh yang terdiri dari kepala daerah dan kepala perangkat daerah. Mereka dinilai berhasil menciptakan inovasi kebijakan yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas lingkungan pesisir serta penguatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Di balik seremoni penyerahan tersebut, terdapat proses seleksi yang sangat ketat dan berbasis rekam jejak. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, menegaskan bahwa pemberian tanda kehormatan ini tidak didasarkan pada penilaian subjektif. Sebaliknya, prosesnya melalui tahap verifikasi berlapis sejak pengusulan pada 10 Juli 2025.

Selain menjalani penilaian teknis dan administratif oleh Tim Penilai yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta internal Kemendagri, setiap kandidat juga harus melewati pembersihan rekam jejak hukum yang ekstrem.

“Para penerima penghargaan telah mendapatkan hasil klarifikasi dan verifikasi dari empat lembaga hukum utama, yaitu Badan Intelijen Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung RI,” ungkap Safrizal melalui keterangan tertulis pada Selasa, 2 Juni 2026.

Setelah dinyatakan bersih dan lolos dari skrining keempat lembaga hukum tersebut, Tim Sekretariat Militer Presiden melakukan verifikasi lapangan sebelum akhirnya dinilai oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Legalitas penghargaan ini kemudian dikukuhkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 126/TK/Tahun 2025 yang ditetapkan pada 10 Desember 2025.

Ada hal menarik terkait waktu pelaksanaan penyematan ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2024, penganugerahan Satyalancana Wira Karya ini seharusnya digelar pada upacara puncak Hari Nusantara yang diperingati setiap 13 Desember.

Namun, Safrizal mengungkapkan bahwa terjadi perubahan agenda menyusul transisi pemerintahan dan penyesuaian nomenklatur kabinet. Peringatan Hari Nusantara yang sebelumnya dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi terakhir kali diselenggarakan pada 2023. Pada tahun 2024 dan 2025, peringatan tersebut tidak diselenggarakan secara nasional.

Oleh karena itu, Kemendagri mengambil inisiatif strategis untuk mengintegrasikan prosesi penyematan tanda kehormatan ini ke dalam rangkaian Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026. Langkah ini dinilai selaras dengan semangat Asta Cita, khususnya dalam mendorong konsep Ekonomi Biru sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan yang berakar pada kearifan lokal.

Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan bahwa pengelolaan kelautan bukan sekadar simbol, melainkan fondasi strategis nasional. Merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, luas wilayah daratan Indonesia mencapai 1.892.410,091 kilometer persegi dengan 17.380 pulau yang tersebar di 38 provinsi.

Sementara itu, luas perairan laut nasional mencapai 6.400.000 kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer. Dengan volume produksi perikanan nasional mencapai 26.262.141 ton senilai Rp117,01 triliun pada 2025, sektor ini menjadi pilar krusial bagi ketahanan pangan dan posisi geopolitik dunia di delapan titik rawan maritim global, termasuk Selat Malaka dan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia.

“Penganugerahan ini adalah pengakuan atas dedikasi, inovasi, pengabdian, dan kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan,” ujar Mendagri.

Apresiasi tertinggi negara ini disematkan langsung kepada para figur berprestasi, dimulai dari tingkat gubernur. Mereka adalah Dr. H. Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan periode 2021–2025 dan 2025–sekarang; H. Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau periode 2021–2025 dan 2025–sekarang; serta H. Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah periode 2016–2020 dan 2021–2024.

Penghargaan ini juga dianugerahkan kepada para pemimpin di tingkat kabupaten dan kota, yakni dr. Hj. Eisti’anah, Bupati Demak periode 2021–2025 dan 2025–sekarang; Dr. H. Muhammad Yusran Lalogau, Bupati Pangkajene dan Kepulauan periode 2020–2024 dan 2025–sekarang; serta Andrei Angouw, Wali Kota Manado periode 2021/2022–sekarang. Sementara dari unsur kepala perangkat daerah, penghargaan diraih oleh Dr. Ir. Muhammad Isa Anshori selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur periode 2022–sekarang.

Mendagri menyampaikan ucapan selamat dan menaruh harapan besar agar penghargaan ini mampu memicu stimulus kompetitif bagi kepala daerah lainnya di Indonesia. Dengan demikian, mereka dapat terus membangun wilayah pesisir yang berdaya saing tinggi tanpa meninggalkan nilai-nilai ekologis.