Dino Patti Djalal Kritik Frekuensi Perjalanan Luar Negeri Prabowo, Beri Lima Saran ke Presiden

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyampaikan lima saran kepada Presiden Prabowo Subianto terkait frekuensi perjalanan dinas ke luar negeri yang dinilainya terlalu tinggi. Saran tersebut ia unggah dalam sebuah video pada Sabtu, 30 Mei 2026, dan langsung mendapat tanggapan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam pernyataannya, Dino mengaku mewakili komunitas hubungan internasional dan sebagian masyarakat Indonesia yang merasa perlu menyampaikan kekhawatiran secara langsung kepada kepala negara. “Sebagai sahabat lama bapak, saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini,” ujarnya.

Dino menilai bahwa sejak menjabat, Presiden Prabowo menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri dibandingkan pemimpin dunia lainnya. Menurutnya, setiap kunjungan kenegaraan memakan biaya yang tidak sedikit, mulai dari rombongan tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, hingga protokoler dan pengamanan. “Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri,” katanya.

Ia menambahkan bahwa satu kali perjalanan ke luar negeri dapat menghabiskan anggaran puluhan hingga ratusan miliar rupiah. “Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan,” imbuhnya.

Berangkat dari kondisi tersebut, Dino mengemukakan lima poin saran yang ia tujukan langsung kepada Presiden Prabowo. Namun demikian, ia tidak merinci secara terbuka seluruh isi saran tersebut dalam kesempatan itu. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan tanggapan atas pernyataan Dino, meskipun belum dijelaskan secara rinci mengenai sikap resmi pemerintah terhadap masukan tersebut.