Wakil Ketua MPR: Pancasila Harus Jadi Kompas Kebijakan di Tengah Ancaman Ekonomi Global

Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni bukanlah sekadar seremoni tahunan yang berulang tanpa makna. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa momen tersebut justru menjadi pengingat bahwa Pancasila harus benar-benar hidup dan diamalkan dalam keseharian, terutama untuk menjawab berbagai tantangan bangsa yang kian kompleks.

“Di tengah ancaman gejolak ekonomi global yang kian nyata dan potensi dampaknya terhadap persatuan yang terus mengintai di dalam negeri, urgensi menghidupkan Pancasila dalam keseharian bukan lagi pilihan, melainkan keharusan,” ujar Lestari dalam keterangan resminya, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, tantangan yang dihadapi bangsa saat ini sangat berlapis dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan parsial. Ia menilai bahwa Pancasila bukan sekadar fondasi negara, melainkan ruh yang harus diaplikasikan dalam setiap kebijakan ekonomi, interaksi sosial, dan upaya menjaga persatuan.

“Saatnya kita bergerak dari seremoni ke aksi nyata,” tegasnya.

Lestari menyoroti bahwa gejolak ekonomi global saat ini sedang menguji ketahanan nasional. Data terbaru dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) mencatat pertumbuhan global pada 2026 hanya mencapai 2,6 persen. Negara berkembang, termasuk Indonesia, disebut menanggung beban terberat akibat kenaikan biaya energi, pangan, dan tekanan nilai tukar.

Ia juga mengingatkan bahwa data dari berbagai lembaga internasional menunjukkan potensi perlambatan ekonomi global. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menimbulkan ancaman di tingkat nasional jika tidak diantisipasi sejak dini.

Anggota Komisi X DPR RI ini menambahkan bahwa ancaman dari guncangan eksternal dan internal mengharuskan bangsa Indonesia tidak berhenti mengamalkan Pancasila sebatas retorika. Ia mendorong agar aksi konkret seperti gotong-royong di berbagai sektor dan perlindungan sosial benar-benar direalisasikan.

Lestari pun mendukung penguatan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk melindungi kelompok yang daya belinya mulai terganggu. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin.

“Tanpa gotong royong yang kuat antarpemangku kepentingan, tanpa keadilan sosial yang nyata, kelompok rentan akan terdampak paling parah. Sila kelima harus menjadi kompas kebijakan kita,” paparnya.

Di sisi lain, Lestari yang juga Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengungkapkan pentingnya penguatan literasi digital masyarakat sebagai upaya membangun perisai dari ancaman perpecahan. Menurutnya, tanpa kecakapan literasi digital yang memadai, anak bangsa berpotensi terus terjebak dalam polarisasi dan banjir hoaks.

“Negara harus hadir dengan pendidikan karakter berbasis Pancasila yang adaptif terhadap tantangan zaman,” pungkasnya.