Pemerintah Percepat Pemutakhiran Data Sosial, 45 Persen Penerima PKH Dinilai Tak Lagi Layak

Sebanyak 45 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ditengarai tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Data tersebut, yang diungkap Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berdasarkan temuan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) 2025, menjadi salah satu pemicu utama pemerintah mempercepat pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini ditempuh demi memastikan bantuan sosial menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul dalam acara Kolaborasi Program Prioritas Presiden untuk Membangun SDM Menuju Kemandirian Ekonomi, yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026 di Aula Eltari Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Kupang, pada Minggu (31/5/2026). Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto, sejak awal masa kepemimpinannya, meminta seluruh jajaran pemerintah untuk berani mengakui kondisi data apa adanya sebagai fondasi perbaikan.

“Saya yang paling terharu dari Bapak Presiden Prabowo ini adalah ajakan kepada kami, khususnya kepada saya, mari kita mulai kerja ini dengan menyajikan data yang jujur. Datanya kita akui apa adanya, kita jujur, terbuka, setelah itu kita perbaiki,” ujar Gus Ipul dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian bantuan sosial dan subsidi sosial belum sepenuhnya tepat sasaran. Fenomena ini, menurutnya, bukan semata-mata kesalahan para pendamping di lapangan. “Karena selama ini mereka hanya menerima data, kemudian mereka langsung mendampingi. Jadi bukan pendamping PKH yang memilih penerima manfaat, tetapi datanya dari atas. Ternyata apa yang terjadi, sebagian tidak tepat sasaran,” katanya.

Kondisi tersebut mendorong Presiden Prabowo menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengelola DTSEN. Sementara itu, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pendamping sosial bertugas membantu proses pemutakhiran data di lapangan. Gus Ipul menegaskan, pembenahan data menjadi kunci agar keluarga prasejahtera benar-benar menerima bantuan yang menjadi hak mereka.

Menurut Gus Ipul, keberhasilan DTSEN sangat bergantung pada kualitas data yang dihimpun dari tingkat desa dan kelurahan. Ia menyebut operator data desa memegang peran strategis dalam memastikan kondisi masyarakat tercatat sesuai keadaan sebenarnya. “Kata kunci kita ini di operator data desa. Enggak mungkin ada orang bermasalah di desa A di Kupang ini kemudian bisa diketahui dari Jakarta kalau tidak ada data yang disajikan dari bawah,” ujarnya.

Proses pendataan, lanjutnya, harus dimulai dari tingkat RT, RW, dan musyawarah desa atau kelurahan sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam DTSEN oleh operator data desa. Kualitas data yang dihimpun di tingkat desa, menurut Gus Ipul, akan menentukan kualitas kebijakan pemerintah hingga tingkat nasional. “Jadi Pak Gubernur, nasib saya sama Bapak tergantung mereka ini. Kalau mereka benar memasukkan (datanya), kita akan proses lebih lanjut. Kalau mereka masukinya itu sudah keliru, ya kita seterusnya akan kesulitan. Jadi nasib kita tergantung mereka,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul menyatakan komitmen bersama Pemerintah Provinsi NTT serta seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk terus memperbaiki kualitas data sosial. “Untuk itulah saya ingin menyatakan kebulatan tekad bersama pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur untuk menghadirkan data yang lebih akurat,” katanya.

Senada dengan Gus Ipul, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pemutakhiran DTSEN terus dilakukan agar bansos tepat sasaran. Rekonsiliasi dengan data kependudukan dari Dukcapil setiap tiga bulan juga terus berjalan. “Kami bekerja sama dengan Pak Mensos dan jajarannya, memutahirkan dengan metode ground check dibantu oleh pendamping PKH. Kami juga bekerja sama dengan Pemda untuk melakukan pemutakhiran di tingkat lokal, dan beberapa kementerian juga membantu kami,” ujar Amalia.

Menurutnya, mulai triwulan II 2025, hasil pemutakhiran DTSEN telah dijadikan acuan penyaluran bantuan sosial. “DTSEN terkini versi April 2026 terdapat 289 juta individu, yang NIK-nya sudah tunggal. Dari situ kami bisa membentuk keluarga berbasis kartu keluarga, sehingga ada 95,3 juta kartu keluarga di dalam DTSEN yang sudah pasti unik, tidak ada duplikasi dan tidak kosong,” jelas Amalia.

Berdasarkan DTSEN, terdapat 627.404 lansia di NTT. Sebanyak 118.711 orang atau 18,92 persen di antaranya hidup sendiri, dengan 59,31 persen telah menerima Penerima Bantuan Iuran (PBI) kesehatan. Sementara itu, dari 379.592 lansia yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4, sebanyak 91,11 persen telah memiliki jaminan kesehatan melalui PBI.

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, turut menekankan pentingnya DTSEN dalam program kebijakan bagi masyarakat miskin. “(DTSEN) sangat penting untuk memastikan seluruh rakyat yang membutuhkan bantuan bisa mendapatkan bantuan dengan baik,” ujarnya. Ia juga menegaskan komitmen Pemprov NTT untuk terus melakukan pemutakhiran DTSEN agar tidak ada lagi warga miskin yang tidak terdata. “Kami terus melakukan proses pemutakhiran DTSEN dengan baik, terutama memastikan bahwa tidak ada lagi rakyat miskin yang tidak masuk data,” pungkasnya.

Untuk mendukung pemutakhiran DTSEN, Kementerian Sosial menyiapkan pembaruan data melalui dua jalur, yaitu formal dan partisipatif. Pada jalur formal, masyarakat dapat melapor ke RT/RW untuk mengajukan pembaruan data melalui operator SIKS-NG di desa, kelurahan, atau dinas sosial. Usulan tersebut kemudian dibahas dalam musyawarah desa atau kelurahan, dilanjutkan dengan ground check atau verifikasi oleh pendamping PKH dan dinas sosial, lalu ditetapkan oleh kepala daerah. Sementara itu, melalui jalur partisipatif, masyarakat dapat menyampaikan usul-sanggah melalui aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, Command Center 021-171, serta layanan WhatsApp 08877-171-171. Seluruh usulan dari kedua jalur tersebut selanjutnya diverifikasi oleh BPS untuk diperingkat ulang dan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Anggota Komisi XII DPR RI Dipo Nusantara Pua Upa, serta Kepala BPS Provinsi NTT Matamira B. Kale. Hadir pula Wali Kota Kupang Christian Widodo, Bupati Kupang Yosef Lede, Wakil Bupati Timor Tengah Utara Kamilus Elu, dan Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dudelusy. Selain itu, tampak hadir Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Sosial, pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemensos dan BPS, komisioner KND Jonna Aman Damanik, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTT. Rangkaian acara juga diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik SRMP 19 Kupang, pendamping PKH, Tagana, operator desa, lansia produktif, serta para orang tua dan siswa.