Anggota DPRD DKI Desak Pemprov Percepat Pembangunan RTH di Permukiman Padat

Anggota DPRD DKI Jakarta, Jamilah Abdul Gani, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) dan taman lingkungan, khususnya di kawasan permukiman padat penduduk. Langkah ini dinilai krusial sebagai upaya nyata meningkatkan kualitas hidup warga ibu kota yang selama ini terhimpit oleh keterbatasan lahan dan minimnya akses terhadap ruang publik yang sehat.

Menurut Jamilah, kebutuhan akan RTH menjadi salah satu aspirasi yang paling dominan disuarakan masyarakat saat ia melakukan reses atau kunjungan ke berbagai wilayah padat di Jakarta. Warga tidak hanya menginginkan taman sebagai penghias kota, tetapi juga sebagai ruang multifungsi yang mampu menjawab kebutuhan sosial dan ekologis di tengah kepadatan hunian.

"Warga ingin punya ruang terbuka hijau, taman kecil atau taman udara yang bisa multifungsi. Selain untuk aktivitas warga, juga menjadi ruang yang menghadirkan udara bersih di tengah padatnya permukiman," ujar Jamilah di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan padat memiliki keterbatasan akses terhadap lingkungan yang sehat karena kondisi bangunan yang saling berhimpitan. Akibatnya, interaksi sosial dan ruang rekreasi sederhana menjadi barang mahal yang sulit dijangkau. Keberadaan taman lingkungan, lanjutnya, dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.

Bahkan, dalam sejumlah kesempatan, warga mengusulkan agar setiap Rukun Warga (RW) memiliki taman lingkungan sendiri yang dapat dimanfaatkan bersama. Usulan ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya ruang terbuka, meskipun lahan yang tersedia sangat terbatas.

"Harapannya, taman-taman yang ada di lingkungan padat itu bisa diwujudkan. Bahkan kalau bisa ada di setiap RW. Warga sering menyampaikan ke saya bahwa lahan yang tidak terlalu besar pun sudah cukup untuk dijadikan taman lingkungan," katanya.

Di luar persoalan RTH, Jamilah juga menyoroti sejumlah aspirasi warga lainnya yang hingga kini belum terealisasi, terutama terkait penataan lingkungan dan pembangunan fasilitas pendukung. Ia mempertanyakan tindak lanjut dari berbagai usulan yang telah disampaikan sejak tahun 2025, termasuk perbaikan infrastruktur permukiman.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih aktif turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil yang dihadapi masyarakat. Persoalan seperti saluran air yang tersumbat, akses jalan lingkungan yang sempit, hingga kebutuhan akan ruang publik yang layak, menurutnya, tidak bisa hanya diselesaikan dari balik meja.

"Masyarakat sering mengajak kami turun ke lingkungan mereka untuk menunjukkan persoalan yang ada. Dari situ kita bisa mengetahui kebutuhan warga secara nyata dan mencari solusi yang tepat," katanya.

Jamilah berharap agar aspirasi terkait penyediaan RTH ini menjadi prioritas pemerintah daerah, seiring dengan target peningkatan luas ruang terbuka hijau di Jakarta yang telah dicanangkan. Ia menekankan bahwa pembangunan kota yang manusiawi tidak hanya diukur dari gedung pencakar langit, tetapi juga dari ketersediaan ruang bagi warganya untuk bernapas dan berinteraksi.