Anggota DPR Desak Program HAM di Banten Tak Sekadar Laporan Formal, Harus Sentuh Kebutuhan Rakyat

Anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Marinus Gea, mendesak agar implementasi program hak asasi manusia (HAM) di Provinsi Banten tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Ia menilai selama ini persoalan HAM kerap berhenti pada tahap pelaporan formal tanpa dampak yang terasa langsung oleh warga.

Dalam pertemuan dengan jajaran Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Banten, politisi itu menegaskan bahwa isu HAM merupakan bagian dari agenda prioritas nasional yang harus dijalankan secara sungguh-sungguh. Menurutnya, setiap program yang dirancang harus sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

“Masalah HAM ini adalah bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo. Karena itu, implementasinya harus nyata dan dirasakan masyarakat, bukan hanya menjadi laporan formal,” ujar Marinus dalam keterangan tertulis, Jumat (22/5/2026).

Salah satu program yang disorot adalah sosialisasi terhadap 65 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dipaparkan oleh Kanwil KemenHAM Banten. Marinus menilai efektivitas program tersebut perlu ditinjau ulang, mengingat Banten dikenal sebagai kawasan industri dengan dinamika ketenagakerjaan yang kompleks.

“Banten ini daerah industri. Banyak persoalan buruh dan hak-hak pekerja yang harus menjadi perhatian. Jadi, program sosialisasi kepada UMKM perlu dilihat kembali sejauh mana dampaknya terhadap penguatan HAM di daerah,” katanya.

Di sisi lain, Marinus mendorong agar Kanwil HAM dilibatkan sejak tahap penyusunan visi dan misi calon kepala daerah. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan yang lahir nantinya lebih selaras dengan nilai-nilai HAM.

“Ke depan harus dipikirkan mekanisme agar Kanwil HAM dapat dilibatkan sejak proses penyusunan visi-misi calon kepala daerah. Dengan begitu, ketika terpilih nanti, program kerja mereka sudah sejalan dengan nilai-nilai HAM,” tegasnya.