Kemenhub Lakukan Evaluasi Menyeluruh Keselamatan Perkeretaapian Usai Kecelakaan di Bekasi

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memulai langkah evaluasi dan perbaikan menyeluruh pada aspek keselamatan perkeretaapian setelah insiden kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, sebagai upaya mencegah terulangnya peristiwa serupa dan memperkuat keamanan perjalanan penumpang.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa keselamatan perkeretaapian harus terus diperkuat melalui evaluasi yang komprehensif. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.

“Kementerian Perhubungan memandang bahwa keselamatan perkeretaapian harus terus diperkuat melalui evaluasi menyeluruh,” ujarnya.

Evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari operasional, kondisi prasarana, kelaikan sarana, sistem persinyalan, prosedur darurat, hingga kompetensi sumber daya manusia. Manajemen risiko, pengawasan perlintasan sebidang, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan di luar sektor perkeretaapian juga menjadi bagian dari kajian yang dilakukan.

Pemerintah memastikan proses penanganan korban, investigasi, dan pemulihan operasional pascakecelakaan berjalan secara menyeluruh. Hal ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan dengan aman dan lancar.

Penanganan dan pemulihan itu melibatkan Kemenhub bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Terkait investigasi kecelakaan, Dudy menegaskan bahwa Kemenhub menghormati proses yang masih berlangsung oleh KNKT. Pihaknya mendukung terlaksananya investigasi secara independen, profesional, dan transparan.

“Kemenhub tidak akan mendahului hasil investigasi KNKT yang tentu berdasarkan fakta dan data,” ujar dia.

Sambil menunggu proses investigasi selesai, langkah evaluasi dan penguatan keselamatan tetap berjalan di semua aspek. Mulai dari sarana, prasarana, operasional, sumber daya manusia, pengawasan, hingga koordinasi lintas pemangku kepentingan.

Salah satu langkah peningkatan keselamatan difokuskan pada penanganan perlintasan sebidang. Keselamatan di titik-titik tersebut telah menjadi perhatian serius pemerintah.

Meskipun kecelakaan pada perlintasan sebidang masih terjadi, data menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Jumlah kejadian menurun dari 337 kasus pada tahun 2024, menjadi 291 kasus pada tahun 2025, dan 102 kasus hingga 1 Mei 2026.

Menurut Dudy, penurunan itu menunjukkan bahwa berbagai langkah peningkatan keselamatan mulai memberikan dampak positif. Meski demikian, upaya perbaikan masih harus terus diperkuat.

“Presiden Prabowo Subianto juga telah menegaskan perlunya langkah percepatan penanganan demi keselamatan masyarakat,” kata Dudy.

Untuk solusi jangka panjang, Presiden telah menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi. Keputusan itu mempertimbangkan tingginya kepadatan lalu lintas dan pentingnya transportasi kereta api bagi mobilitas masyarakat.

Pemerintah telah menyiapkan kebutuhan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk mendukung peningkatan keselamatan dan pembangunan infrastruktur perlintasan.

“Kami menyatakan, tidak ada kompromi untuk keselamatan transportasi. Setiap kejadian harus menjadi pelajaran, dan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem. Kami akan memastikan seluruh rekomendasi keselamatan yang nanti diterbitkan, akan ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan dapat dipantau pelaksanaannya,” ujar dia.