Pemerintah Targetkan Sistem Digitalisasi Bansos Berbasis AI Terintegrasi Nasional pada Akhir 2026

Pemerintah menargetkan sistem digitalisasi bantuan sosial (bansos) berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dapat diterapkan secara nasional paling lambat pada akhir tahun 2026. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat akurasi data dan memastikan bantuan tepat sasaran. Sistem yang tengah dimatangkan oleh Komite Percepatan Transformasi Digital itu merupakan portal pendaftaran dan pengajuan sanggahan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan sembako yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga.

Saat ini, sistem tersebut masih dalam tahap uji coba dan direncanakan mulai diperluas ke 42 kabupaten pada 13 Mei 2026. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital, Luhut Binsar Pandjaitan, bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

“Digitalisasi ini memang sangat penting sehingga proses pengambilan keputusan basisnya harus data akurat. Kami bersyukur antarkementerian dan lembaga yang punya sekitar 27 ribu aplikasi sudah mulai tersambung,” kata Luhut dalam keterangan tertulis.

Menurut Luhut, sistem ini telah memanfaatkan teknologi pemindai wajah (face recognition) dan AI untuk meningkatkan validasi penerima bansos. Teknologi itu sebelumnya telah diuji coba di Banyuwangi dan dinilai memberikan hasil yang sangat akurat. “Dengan face recognition yang sudah kita praktikkan juga di Banyuwangi dan ternyata sangat akurat,” ujarnya.

Luhut menambahkan, Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan meninjau langsung pelaksanaan program tersebut di Banyuwangi, Surabaya, dan Bali pada Juni mendatang. Kunjungan itu sekaligus untuk mengecek proses pendaftaran dan mekanisme sanggah data penerima bantuan. “Presiden akan meninjau beberapa tempat, kira-kira kita usulkan tanggal 8–9 Juni ini ada di Banyuwangi, Surabaya, dan Bali. Kalau ini semua berjalan baik di 42 kabupaten, Presiden nanti roll out pada bulan Oktober atau November. Paling lambat tahun ini saya kira secara nasional sudah bisa jalan,” jelas Luhut.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa sistem digitalisasi ini memungkinkan pemerintah memetakan profil penerima bantuan secara lebih lengkap. Data yang terkumpul mencakup kondisi sosial, aset, hingga data biometrik penerima manfaat. “Dengan adanya digitalisasi bansos ini, kita lebih mengetahui profil dari penerima bansos. Kita tidak hanya tahu asetnya atau mungkin kepemilikan rumahnya, tapi juga tahu biometriknya, kita bisa tahu wajahnya. Jadi teridentifikasi lebih lengkap,” kata Gus Ipul.

Lebih lanjut, pemerintah juga dapat mengetahui berbagai jenis bantuan yang diterima masyarakat, baik dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, maupun bantuan nonpemerintah. “Sehingga kita bisa mengetahui setiap tahun penerima manfaat ini menerima berapa besar bantuan, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah,” ujarnya.

Aplikasi tersebut terhubung dengan berbagai basis data pemerintah milik Kemensos, Dukcapil, BPS, PLN, BKN, Korlantas, BPJS, ATR/BPN, serta sejumlah instansi lain. Integrasi data ini diharapkan membantu pemerintah mengukur tingkat kelayakan penerima manfaat sekaligus memantau proses menuju kemandirian keluarga penerima bantuan. “Sehingga kita bisa mengukur lebih jauh tentang keluarga penerima manfaat, apakah mereka masih layak atau memerlukan waktu untuk bisa menjadi keluarga yang lebih mandiri. Jadi banyak manfaat dari digitalisasi bansos ini, utamanya untuk supaya bansos lebih tepat sasaran,” jelas Gus Ipul.

Gus Ipul memastikan bahwa masyarakat prasejahtera dan lanjut usia yang belum terbiasa menggunakan ponsel pintar tetap akan mendapat pendampingan. Pendamping sosial, relawan, hingga pemerintah daerah sampai tingkat desa dan kelurahan akan dilibatkan untuk membantu proses transisi. “Pelan-pelan nanti kalau sudah terbiasa, insyaallah makin hari makin banyak orang yang akan memanfaatkan digitalisasi bansos ini. Belum sempurna, tapi harus dimulai,” katanya.

Di sisi lain, Ahli Kemiskinan sekaligus Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf mengapresiasi langkah pemerintah yang berhasil mengintegrasikan berbagai data lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, ini merupakan pencapaian yang dinanti selama puluhan tahun. “Saya ingin berterima kasih, karena selama 70 tahun Indonesia Merdeka baru kali ini data administrasi terintegrasi,” tutupnya.