Koalisi Pemerintahan Soroti Sikap Politik PDIP, Demokrat dan PKS Minta Kejelasan Posisi

Partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menyoroti posisi politik PDIP yang dinilai hanya menjadi penyeimbang di luar kabinet. Respons dari kubu oposisi pun muncul, dengan PDIP mempertanyakan apakah sorotan tersebut mengindikasikan adanya kegelisahan di internal koalisi penguasa.

Perdebatan ini bermula dari pernyataan Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid, yang menilai sikap politik PDIP abu-abu dan belum jelas arahnya. Tak lama berselang, juru bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, posisi PDIP di panggung politik nasional masih belum terlihat tegas.

“Ya kalau dari Demokrat sendiri, bagi kita ini kan bagi masyarakat sebenarnya tidak masalah, masalah mendukung atau tidak mendukungnya gitu, ya, sikap PDIP kepada pemerintahan, mendukung atau tidak mendukung,” ujar Herzaky kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6).

“Tapi yang paling penting itu bagaimana itu bener-bener bisa dikomunikasikan kepada masyarakat bahwa sikapnya mendukung atau tidak mendukung, itu satu. Yang kedua, bagaimana implementasinya,” sambungnya.

Herzaky kemudian membandingkan situasi tersebut dengan pengalaman partainya. Demokrat, kata dia, pernah berada di luar pemerintahan selama sembilan tahun pada era Presiden Joko Widodo. Dalam masa itu, partai berlambang bintang mercy tersebut mengambil sikap yang jelas dan terbuka kepada publik.

“Kalau Demokrat ini kan kita berpengalaman selama ini di luar pemerintahan, sebelumnya selama 9 tahun dan kita mengambil sikap yang tegas dan jelas gitu. Kita menyampaikan kritik, kita juga tegas gitu di situ,” tutur Herzaky.

Ia mengakui bahwa banyak pihak bertanya-tanya melihat posisi PDIP saat ini. Meski demikian, Herzaky menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati keputusan yang akan diambil oleh partai berlambang banteng tersebut. “Tapi lagi-lagi yang menjadi poin penting adalah silakan tunjukkan saja sikapnya yang tegas. Apakah hari ini beliau berada di luar, apakah beliau hari ini ada di dalam,” lanjutnya.

Sementara itu, dari kubu koalisi lainnya, Sekretaris Jenderal PKS, M Kholid, menilai bahwa berada di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama memiliki peran penting. Menurutnya, jika PDIP memilih untuk berada di luar pemerintahan, langkah itu sah secara konstitusional dan justru baik bagi demokrasi.

“Jika PDI Perjuangan memilih berada di luar pemerintahan, itu merupakan pilihan yang sah, konstitusional dan baik juga bagi demokrasi kita karena semakin memperkuat fungsi checks and balances di parlemen,” kata Kholid kepada wartawan, Sabtu (20/6).

Kholid mengungkapkan bahwa PKS sendiri pernah menjalani pengalaman serupa selama sepuluh tahun berada di luar pemerintahan saat era Jokowi. Kini, setelah bergabung ke dalam koalisi, PKS memilih untuk mendukung penuh keberhasilan pemerintahan Prabowo. “PKS sendiri pernah memilih berada di luar pemerintahan selama 10 tahun pada masa Presiden Jokowi dan PDIP memimpin pemerintahan. Dan sekarang ini, kami memilih untuk di dalam pemerintahan, mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar dia.