Pakar ITB: Impor 105 Ribu Pikap India Berpotensi Jadi Bom Waktu Operasional Akibat Tak Cocok dengan BBM Indonesia

Bandung Rencana pemesinan 105 ribu unit kendaraan pikap dari India buat kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai dapat sorotan. Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, mengingatkan ada potensi masalah besar di balik angka itu. Bukan cuma soal harga, tapi lebih ke urusan perawatan jangka panjang. Menurut Yannes, persoalan paling krusial ada pada spesifikasi mesin dan kesesuaiannya dengan bahan bakar yang dipakai di Indonesia. Ia bilang, kendaraan buatan India umumnya udah mengadopsi standar emisi BS-VI, yang setara Euro 6. Nah, di sinilah letak kerumitannya. “Dari sisi spesifikasi kendaraan, jika tidak ada penyesuaian mesin dan partsnya, pengadaan ini bakal jadi bom waktu operasional,” kata Yannes Martinus Pasaribu kepada ANTARA. Standar Euro 6 itu terkenal presisi banget. Mesinnya butuh bahan bakar berkualitas tinggi, benar-benar bersih. Sementara, Indonesia sekarang lagi gencar pakai Biodiesel B40. Karakteristiknya beda jauh, lho. “Karena setahu saya, mesin India itu memiliki spesifikasi Euro 6 yang sangat presisi dan butuh solar murni, sehingga berpotensi tidak kompatibel dengan Biodiesel B40 Indonesia yang tinggi air dan asam lemak,” ujar dia. Yannes menambahkan, kalau impor ini tetap jalan, harus ada modifikasi atau penyesuaian di sektor mesin. Biar kendaraannya bisa ‘akur’ sama bahan bakar yang ada di pompa-pompa kita. Di sisi lain, ia juga menyoroti soal ketersediaan suku cadang dan jaringan dealer. Coba bayangin, distribusi kendaraan sebanyak itu tanpa didukung layanan purna jual yang merata. Bisa-bisa operasional di daerah jadi terhambat. “Jika situasi ini benar-benar terjadi, maka efisiensi harga beli (CAPEX) yang dibanggakan Agrinas akan habis tertelan oleh tingginya biaya perawatan (OPEX) dan lumpuhnya distribusi pangan nasional,” tutur dia. Meski begitu, Yannes mengakui pengadaan ini tetap punya sisi positif. Asal dikelola dengan matang, tentunya. Ia menyebut efisiensi anggaran bisa tercapai lewat skema kerja sama perdagangan, misalnya dengan memanfaatkan perjanjian AIFTA. “Secara korporasi, strategi ini jadi prestasi direksi Agrinas, karena mampu melakukan efisiensi secara CAPEX menghemat 20-50 persen via AIFTA demi mengejar target Asta Cita ke-2 melalui swasembada pangan sekaligus menghemat waktu penyiapan rantai pasok di perdesaan,” kata dia. Jadi, intinya sih, ini soal keseimbangan. Antara efisiensi di awal dengan risiko perawatan di kemudian hari. Semoga semuanya bisa dipertimbangkan dengan matang, ya.