Wamendagri Dorong Aglomerasi Sektoral untuk Percepat Atasi Banjir, Macet, dan Sampah di Perkotaan

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mendorong agar konsep aglomerasi diperkuat. Tapi bukan asal-asalan harus pakai pendekatan sektoral. Katanya, ini bisa jadi cara untuk mempercepat penyelesaian masalah di kawasan perkotaan yang selama ini ruwet.

Menurut Bima, sebenarnya konsep aglomerasi bukan barang baru. Sudah lama ada. Namun begitu, implementasinya sering macet. Kenapa? Karena terlalu sibuk ngurusin soal kelembagaan. Akibatnya, persoalan lintas wilayah kayak banjir, kemacetan, sampai sampah, ya gitu-gitu aja. Nggak kelar-kelar.

Dia lalu ngasih contoh. “Di Cina itu, Pak, sampai sekarang maju seperti ini karena aglomerasinya jalan. Diatur oleh pusat, dikasih model oleh pusat, sehingga bertumpu pada aglomerasi. Enggak bisa sendiri-sendiri,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2026).

Pernyataan itu disampaikan Bima di Seminar Nasional Diskusi Aglomerasi Sustainable Aglo-City Summit 2026. Acaranya digelar di Novotel Tangerang BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Hari itu juga.

Dia lalu menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri punya mandat khusus. Yaitu memastikan sinkronisasi, sinergi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan berjalan efektif. Pendekatan ini, katanya, penting banget. Soalnya biar kebijakan pembangunan nggak berjalan sendiri-sendiri. Harus dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Kalau nggak, ya pusing sendiri.

Di seminar yang sama, Bima juga menekankan perlunya pergeseran pendekatan. Dari yang tadinya fokus kelembagaan, beralih ke sektoral. Biar penyelesaian masalah di lapangan lebih cepat. Lebih konkret. “Fokus pada isu dan sektoral langsung,” paparnya singkat.

Dia lalu ngasih contoh konkret. Soal sampah dan transportasi. Dua isu ini, menurut Bima, jadi masalah utama di kawasan aglomerasi. Makanya butuh pendekatan sektoral. Program pengelolaan sampah jadi energi listrik atau PSEL dan Local Service Delivery Improvement Program (LSDP) disebutnya sebagai bentuk intervensi langsung dari pusat. Fokusnya jelas: menyelesaikan masalah secara nyata, bukan cuma wacana.

Di sisi lain, integrasi transportasi lintas daerah juga dinilai bakal lebih efektif. Tapi syaratnya, harus ada kejelasan otoritas. Skema pembiayaan juga harus jelas. Belum lagi koordinasi antarwilayah dalam kerangka aglomerasi. Kalau semua itu beres, baru deh bisa jalan.

Bima menegaskan, dengan dukungan pemerintah pusat dan komitmen daerah, konsep aglomerasi berbasis sektoral punya prospek kuat. Bisa jadi solusi jangka panjang buat ngurusin persoalan kawasan perkotaan. Setidaknya, itu yang dia yakini.