Mensos Gus Ipul: Pemerintah Daerah Kunci Sukses Sekolah Rakyat untuk 4 Juta Anak Putus Sekolah

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul kembali menekankan satu hal: pemerintah daerah punya peran krusial dalam program Sekolah Rakyat. Menurutnya, ini bukan sekadar proyek biasa. Ini strategi utama untuk memutus rantai kemiskinan lewat jalur pendidikan.

Gus Ipul bilang, Sekolah Rakyat dirancang khusus buat anak-anak dari keluarga sangat miskin. Mereka yang belum sekolah, putus sekolah, atau bahkan yang hampir putus sekolah. Yang selama ini luput dari perhatian.

“Sekolah Rakyat ini untuk mereka yang selama ini tidak terlihat the invisible people. Padahal mereka ada di sekitar kita. Tidak bisa makan layak, bahkan tidak mampu menebus ijazah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2026).

“Ini yang harus kita jemput,” sambungnya.

Pernyataan itu disampaikan saat audiensi dengan sejumlah kepala daerah. Hadir antara lain Bupati Lombok Timur Haerul Warisin, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, Bupati Pasaman Barat Yulianto, Wakil Bupati Pegunungan Bintang Arnold Nam, dan jajaran perangkat daerah lainnya.

Nah, bicara soal data, Badan Pusat Statistik RI mencatat angka yang cukup mencengangkan. Jumlah anak yang tidak sekolah, belum sekolah, atau berpotensi putus sekolah sudah lebih dari 4 juta orang. Dan angka ini terus bertambah setiap tahun. Terutama dari lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA.

Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat ini masuk dalam strategi ketiga pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Yaitu memutus transmisi kemiskinan melalui pendidikan. Dua strategi lainnya? Mengurangi beban pengeluaran lewat bantuan sosial, dan meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan.

Karena itu, ia meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk aktif mendukung. Salah satu yang paling penting: penyediaan lahan. Minimal 7 hektare. Itu syarat mutlak untuk membangun sekolah dengan konsep boarding school.

“Target Presiden, setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat dengan gedung permanen. Tahun ini ditargetkan 30 ribu siswa, tahun depan 100 ribu siswa,” jelas Gus Ipul.

Ia juga menegaskan, pemerintah daerah punya peran sentral di hampir semua tahapan. Mulai dari penyediaan lahan, pengusulan kepala sekolah dari ASN, penjaringan siswa, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan.

“Kalau tidak ditangani sekarang, jumlah anak putus sekolah akan terus bertambah. Ini tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Di sisi lain, Gus Ipul juga menyoroti soal data sosial. Menurutnya, perbaikan data adalah fondasi kebijakan yang tidak bisa ditawar. Ia memberi contoh digitalisasi bansos berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hasilnya? Tingkat kesalahan penyaluran bantuan berhasil ditekan secara signifikan.

Dalam audiensi itu, beberapa daerah juga melaporkan progres mereka. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, misalnya. Bupati Yulianto menyampaikan bahwa proses penyediaan lahan hampir rampung. Targetnya, segera masuk tahap pembangunan.

Sementara dari Klaten, Kadinsos Puspo Enggar Hastuti mengaku lahannya sudah siap. Meski harus mengalihkan rencana pembangunan lain demi mendukung Sekolah Rakyat.

Dari ujung timur Indonesia, Wakil Bupati Pegunungan Bintang Arnold Nam menyatakan kesiapan daerahnya. Termasuk dalam hal penguatan pendamping sosial di lapangan.

Adapun dari Sumenep, Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo hadir bersama jajarannya. Katanya, mereka ingin memastikan kesiapan lintas sektor. Biar program ini benar-benar jalan, bukan cuma wacana.