Banyuwangi kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menempatkannya di peringkat pertama untuk kategori kabupaten dengan status "Kinerja Tinggi". Ini bukan pertama kalinya, lho. Sebelumnya, pada 2025, daerah ujung timur Pulau Jawa itu juga dinobatkan sebagai Kabupaten Terinovatif se-Indonesia.
Nah, yang menarik, tahun 2026 ini jadi kali keempat Banyuwangi menyandang predikat kabupaten berkinerja terbaik. Peringkat satu, tepatnya. Penilaian ini berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) semacam mekanisme tahunan dari Kemendagri buat ngukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah. Gak main-main, ada 606 indikator yang dinilai. Mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, pelestarian lingkungan hidup, sampai inovasi daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan ini diserahkan dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026. Acaranya digelar di Plaza Kementerian Dalam Negeri Jakarta, dipimpin langsung Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Hari ini, Senin (27/4/2026).
Dalam sambutannya, Bima Arya menekankan sesuatu.
"Para kepala daerah yang hadir hari ini telah menunjukkan di balik retorika ada angka dan indikator yang punya makna terkait kinerja pemerintahan. Namun, jangan berhenti di angka itu. Sesuai pesan Presiden, terus hadirkan program-program yang efektif dan efisien dalam pengelolaan pemerintahan," katanya dalam keterangan tertulis.
Di sisi lain, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan rasa terima kasih. Tapi ia juga rendah hati.
"Pasti Banyuwangi belum sempurna, kami mohon maaf, dan kami terus berbenah. Terima kasih kepada para kiai, segenap anggota DPRD Banyuwangi, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat Banyuwangi. Insyaallah apresiasi dari pemerintah pusat ini jadi motivasi kami untuk terus melakukan perbaikan ke depan," ujar Ipuk.
Menurut Ipuk, program pembangunan di Banyuwangi dirancang selaras dengan agenda nasional dan kebijakan pemerintah provinsi. Contohnya? Program pengentasan kemiskinan, urusan pendidikan, dan kesehatan.
"Tadi sudah ada arahan dari Kemendagri. Bahwa perlu jadi perhatian daerah untuk memperkuat SDM daerah, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Ini bakal jadi perhatian kami ke depan," tambahnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Banyuwangi, Budi Santoso, memberikan rincian teknis. Ia menyebut ada 606 indikator penilaian mulai dari aspek makro yang menggambarkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Alhamdulillah, Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan skor 3,8202, status kinerja Tinggi. Kinerja pembangunan Banyuwangi dinilai menunjukkan tren positif," ungkap Budi.
Data soal kemiskinan juga menarik. Persentase penduduk miskin terus menurun. Waktu pandemi COVID-19, angka kemiskinan Banyuwangi sempat naik ke 8,07 persen pada 2021. Tapi, berkat kolaborasi dan kerja keras semua pihak, angka itu terus ditekan: 7,51 (2022), 7,34 (2023), 6,54 (2024), dan 6,13 (2025).
"Ini merupakan angka kemiskinan terendah yang pernah dicapai Banyuwangi. Pendapatan per kapita masyarakat juga naik. Tahun 2025 mencapai Rp67,08 juta, dari sebelumnya Rp62,08 juta (2024). IPM Banyuwangi juga naik pada 2025 sebesar 75,17, meningkat dari 2024 yang sebesar 74,3," tutur Budi.
Evaluasi juga dilakukan pada kinerja pelayanan dasar pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan kesehatan di Banyuwangi berjalan maksimal. Contohnya, pelayanan terhadap balita, ibu hamil, bersalin, dan menyusui mencapai 100 persen.
"Banyuwangi juga telah menjadi Kabupaten Terinovatif versi Kemendagri selama 8 kali berturut-turut, sejak 2018 hingga 2025. Selain itu, Banyuwangi meraih Predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang berhasil meraih predikat AA," pungkasnya.
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Lantik Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Komunikasi dan Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina
Pemprov DKI Targetkan 445 RW Kumuh Tuntas Ditata hingga 2027, Bantaran Rel Jadi Prioritas
Presiden Prabowo Lantik Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Faisol Hanif Dialihkan ke Wakil Menko Pangan
AS Genjot Produksi Fosil, Cina Kuasai Teknologi Hijau: Dua Jalur Perebutan Kepemimpinan Energi Global