Pemprov DKI Targetkan Tambah Jumlah RPTRA untuk Perluas Ruang Ramah Keluarga

Jakarta – Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta lagi-lagi menegaskan komitmennya. Mereka ingin nambah jumlah RPTRA di ibu kota. Bukan sekadar wacana, lho.

“DKI Jakarta sudah punya 324 RPTRA, dan mudah-mudahan bisa bertambah terus,” ujar Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Dwi Oktavia, dalam sebuah acara bertajuk “Ruang Ramah Keluarga di DKI Jakarta” di Jakarta, Jumat. “Kami ingin menghadirkan RPTRA lebih banyak, lebih dekat dengan masyarakat,” sambungnya.

Ngomong-ngomong, RPTRA di Jakarta sebenarnya udah ada sejak sepuluh tahun lalu. Fungsinya macam-macam: tempat kegiatan anak, keluarga, sampai lansia. Pokoknya serba guna.

Menurut Dwi, keberadaan RPTRA ini jadi bukti nyata kalau Pemprov DKI serius. Serius dalam mendukung pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan, dan tentu saja memberi ruang hiburan buat anak dan keluarga. Bukan cuma itu.

“RPTRA juga bisa menjadi ruang nyaman untuk anggota keluarga saling bercerita, terbuka dan berkomunikasi,” jelas Dwi. Ia menambahkan, penyediaan ruang main keluarga yang aman, layak, dan inklusif di RPTRA itu penting banget. “Harus terus dikembangkan,” tegasnya.

Dia juga ngajak para pengelola RPTRA untuk lebih maksimal. Maksimal dalam menggunakan teknologi yang ada di ruang publik tersebut. Tujuannya? Biar bisa jadi media informasi yang oke buat warga.

RPTRA sendiri, bagi yang belum tahu, adalah area publik terbuka hijau. Ada fasilitas indoor dan outdoor di dalamnya. Fungsinya sebagai pusat kegiatan masyarakat, sekaligus mendukung Jakarta sebagai Kota Layak Anak. Di lokasi yang sama, ada juga laboratorium Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Di situ, diterapkan 10 Program Pokok PKK dan program-program unggulan lainnya.

Saat ini, total ada 324 RPTRA yang tersebar di 44 kecamatan dan 173 kelurahan. Jumlah ini, kata mereka, udah melampaui target awal yang cuma 267. Lumayan, kan?

Dari total tersebut, 253 RPTRA dibangun pakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Sementara 71 sisanya, dibiayai dari dana tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa disebut Corporate Social Responsibility (CSR).