Biaya Haji 2026 Ditetapkan Rp87,4 Juta, Komisi VIII DPR Pastikan Pelayanan Optimal

Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah telah resmi menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 1447 H/2026 M sebesar Rp87,4 juta per jemaah. Keputusan ini diambil dengan komitmen menjaga kualitas pelayanan haji terbaik bagi jemaah Indonesia.

Komitmen Pelayanan Haji Terbaik untuk Jemaah 2026

Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa kesepakatan biaya haji 2026 diikuti dengan jaminan pelayanan optimal. Hal ini mencakup seluruh aspek perjalanan ibadah, mulai dari akomodasi, konsumsi, hingga transportasi di Arab Saudi.

“Kami bersepakat dan berkomitmen dengan pemerintah bahwa kita telah mengunci di awal, pelayanan tetap terbaik bagi jemaah, baik pemondokan, baik konsumsi, transportasi,” jelas Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Ia menambahkan bahwa semua layanan telah dipastikan memiliki kualitas dan spesifikasi terbaik sejak awal perencanaan. Jemaah haji 2026 akan segera diberitahu mengenai keputusan ini dan diharapkan dapat segera melunasi biaya tersebut.

Analisis Ekonomi: Biaya Haji 2026 Seharusnya Lebih Tinggi

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan analisis ekonomi di balik penetapan biaya haji 2026. Secara finansial, seharusnya terjadi kenaikan biaya sekitar Rp2,7 juta per jemaah jika memperhitungkan faktor inflasi dan nilai tukar Rupiah.

“Kalau dihitung secara ekonomi atau secara finansial, sebenarnya kalau hitung-hitungan matematis, harusnya biaya tahun ini itu naik sekitar Rp2.700.000. Kalau itu pakai hitung-hitungan setelah ada inflasi di situ, kemudian ada kurs,” ucap Dahnil.

Perbedaan kurs yang signifikan menjadi salah satu faktor utama. Pemerintah menggunakan patokan kurs yang lebih tinggi untuk perhitungan tahun 2026, yaitu Rp16.500 per dollar AS, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sekitar Rp16.000.

Dengan demikian, penetapan biaya haji 2026 sebesar Rp87,4 juta mencerminkan upaya pemerintah untuk menstabilkan beban finansial jemaah tanpa mengorbankan standar pelayanan yang telah ditetapkan.