Sudah lima belas tahun berlalu sejak Hainan, provinsi pulau paling selatan Tiongkok, pertama kali membuka toko bebas bea lepas pantainya. Waktu berjalan cepat. Kini, angka yang tercatat cukup fantastis: total penjualannya mencapai 286,4 miliar yuan, atau setara dengan 41,76 miliar dolar AS. Barang yang terjual? Tidak tanggung-tanggung, sekitar 347 juta item. Data ini dirilis oleh otoritas bea cukai setempat, menandai capaian panjang sebuah kebijakan yang dimulai pada 20 April 2011.
Namun begitu, perjalanannya tak selalu lurus. Kebijakan itu sendiri telah melalui beberapa kali penyesuaian dan penyempurnaan. Hasilnya, saat ini tersebar dua belas toko bebas bea di seantero pulau, menawarkan beragam pilihan bagi pengunjung.
Ambisi Hainan ternyata jauh lebih besar. Di sisi lain, pada Juni 2020, pemerintah pusat meluncurkan sebuah rencana induk yang visioner: mengubah seluruh Pulau Hainan menjadi pelabuhan perdagangan bebas bertaraf global. Targetnya, semuanya harus terwujud pada pertengahan abad ini.
Langkah konkretnya mulai terlihat. Desember tahun lalu menjadi momen penting, di mana operasi bea cukai khusus secara penuh diluncurkan di seluruh pulau. Ini bukan sekadar formalitas. Langkah ini secara efektif mengubah Hainan menjadi satu zona pengawasan bea cukai yang terintegrasi.
Apa artinya? Perdagangan dengan wilayah di luar batas bea cukai Tiongkok jadi lebih luwes dan bebas. Meski begitu, untuk barang yang masuk ke China Daratan dari Hainan, kontrol bea cukai standar tetap diberlakukan. Sistem ini berusaha menemukan keseimbangan.
Dampaknya langsung terasa. Sejak sistem khusus itu berjalan, para wisatawan yang meninggalkan Tiongkok melalui Hainan ternyata cukup antusias berbelanja. Mereka telah menghabiskan uang hampir 67,72 juta yuan untuk memanfaatkan fasilitas bebas bea ini. Angka itu menunjukkan geliat yang nyata, sebuah potensi yang terus mengalir seiring dengan waktu.
Artikel Terkait
MNC Siapkan Banding, Sebut Putusan Gugatan CMNP Penuh Kejanggalan
Polisi Gagalkan Pengiriman TKW Ilegal ke Oman dari Rumah di Cileungsi
Politikus PKS Desak Pembahasan RUU Pemilu Dimulai dengan Transparan
Raperda Pengelolaan Air Tanah Kalsel Rampung, Menunggu Evaluasi Kemendagri