Pemprov Jateng Laporkan Kekurangan 21.542 Jamban Sehat, DPR RI Janji Percepat Bantuan

Semarang, Rabu (22/4) – Suasana di Kantor Gubernur Jawa Tengah sore itu terasa sedikit lebih sibuk dari biasanya. Ada rombongan besar dari Komisi VIII DPR RI yang datang dalam rangka reses. Bukan sekadar kunjungan biasa, mereka datang untuk mendengar langsung, melihat dari dekat apa yang terjadi di lapangan.

Mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, Taj Yasin yang membuka acara tersebut. Ia langsung menyampaikan laporan soal pembangunan sanitasi di Jateng. Katanya, sepanjang tahun 2025 ini, pemerintah provinsi sudah berhasil membangun 5.328 unit jamban untuk warga. Lumayan sih, tapi ternyata masih jauh dari cukup.

Soalnya, angka kebutuhan di lapangan masih besar. Sampai detik ini, masih ada sekitar 21.542 rumah tangga yang belum punya akses ke jamban sehat. Coba bayangkan, angka segitu bukan kecil. Ini masalah yang cukup serius.

"Pembangunan jamban dan penyediaan akses air bersih menjadi konsentrasi kami untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," ujar Taj Yasin dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Nah, untuk mengejar ketertinggalan ini, Pemprov Jateng butuh bantuan. Mereka berharap pemerintah pusat bisa turun tangan lewat skema APBN. Sinergi dengan DPR RI juga diharapkan bisa mempercepat semuanya.

"Kami mohon dukungan agar kekurangan jambanisasi sekitar 21.542 rumah ini dapat segera direalisasikan," lanjutnya.

Menurut Taj Yasin, urusan sanitasi ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Soalnya, ini berkaitan erat dengan program kesehatan lain, terutama stunting. Data terbaru menunjukkan prevalensi stunting di Jawa Tengah saat ini ada di angka 9,77 persen. Kalau dihitung-hitung, itu sekitar 188.533 balita. Angka yang masih perlu diturunkan.

Sementara itu, Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, bilang kalau pihaknya sudah mencatat semua kebutuhan itu. "Kami menyerap aspirasi dari Jawa Tengah, termasuk kebutuhan jambanisasi yang masih memerlukan bantuan," ujarnya.

Dia memastikan, apa yang didengar hari ini bakal ditindaklanjuti. Nantinya, akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait terutama mitra kerja Komisi VIII supaya percepatan sanitasi ini benar-benar terjadi.

Di sisi lain, kunjungan ini juga membawa kabar gembira. Komisi VIII DPR RI menyalurkan bantuan untuk Jawa Tengah dengan nilai total yang cukup bikin melongo triliunan rupiah. Rinciannya, ada dukungan dari Kementerian Sosial sebesar Rp 2,76 triliun. Selain itu, ada juga bantuan sertifikasi halal gratis untuk 95.045 pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK). Nilainya sekitar Rp21,8 miliar. Lumayan banget buat para pengusaha kecil.