BOJ Sinyalkan Kenaikan Suku Bunga ke Level Tertinggi Sejak 1995 di Tengah Tekanan Inflasi

Gubernur Bank Sentral Jepang (BOJ), Kazuo Ueda, memberikan sinyal bahwa suku bunga kebijakan berpotensi dinaikkan pada bulan ini, meskipun ketidakpastian masih menyelimuti situasi geopolitik di Timur Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah kekhawatiran bahwa tekanan inflasi dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Dalam pidatonya di Tokyo, Ueda menekankan perlunya langkah antisipatif untuk mencegah inflasi melebihi sasaran dua persen. Ia menyebutkan bahwa meskipun prospek ekonomi masih belum jelas, risiko kenaikan harga yang lebih besar dibandingkan risiko perlambatan aktivitas ekonomi menjadi pertimbangan utama.

"Jika dinilai bahwa risiko kenaikan harga lebih besar daripada risiko penurunan aktivitas ekonomi, maka perlu untuk membahas secara menyeluruh pro dan kontra dari kenaikan suku bunga kebijakan," ujar Ueda. Ia menambahkan bahwa langkah tersebut diambil dari perspektif pencegahan dampak buruk terhadap ekonomi dan pasar keuangan, serta untuk mencapai target stabilitas harga secara berkelanjutan.

Sinyal serupa juga datang dari sejumlah pembuat kebijakan BOJ lainnya. Pertemuan kebijakan moneter berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 16 Juni mendatang, yang akan menjadi momen krusial bagi arah suku bunga Jepang.

Pelaku pasar memperkirakan BOJ akan menaikkan suku bunga kebijakan dari level 0,75 persen menjadi satu persen pada bulan ini. Jika terealisasi, angka tersebut akan menjadi level tertinggi yang pernah dicatat sejak tahun 1995.

Langkah ini merupakan bagian dari rangkaian normalisasi kebijakan moneter setelah BOJ mengakhiri program stimulus besar-besaran yang telah berlangsung selama satu dekade pada tahun 2024. Sejak saat itu, bank sentral telah beberapa kali menaikkan suku bunga, termasuk pada Desember 2025.

Sementara itu, keputusan BOJ diperumit oleh melonjaknya biaya energi akibat konflik di Timur Tengah. Di satu sisi, krisis tersebut mendorong kenaikan harga-harga secara umum. Namun di sisi lain, situasi ini juga merugikan perekonomian Jepang yang sangat bergantung pada impor bahan bakar, sehingga menciptakan dilema bagi para pengambil kebijakan.