MTI: Integrasi Transportasi yang Belum Optimal Bikin Biaya Perjalanan Masyarakat Membengkak

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyoroti belum optimalnya integrasi antar moda transportasi di sejumlah daerah. Kondisi ini dinilai membuat biaya perjalanan masyarakat menjadi lebih mahal.

Ketua Dewan Pembina MTI, Bambang Haryo Soekartono, mengatakan integrasi transportasi menjadi persoalan utama yang masih perlu dibenahi pemerintah. Menurutnya, masyarakat masih kesulitan berpindah dari satu moda transportasi ke moda lainnya.

“Permasalahan yang diinginkan oleh masyarakat adalah integrasi daripada transportasi ini sendiri. Jadi masih banyak transportasi yang belum terintegrasi dengan maksimal,” kata Bambang dalam Seminar Nasional Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Milenium Hotel Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (4/8).

Dampaknya, biaya yang harus dikeluarkan masyarakat pun meningkat. Ketika transportasi publik tidak terhubung satu sama lain, masyarakat terpaksa menggunakan moda transportasi semi-private seperti taksi.

“Ini sehingga masyarakat masih menemui kesulitan terutama adalah biaya daripada transportasi itu sendiri yang akhirnya menjadi mahal karena masyarakat harus menggunakan transportasi publik yang semi-private, taksi dan sebagainya sehingga ongkos daripada transportasi menjadi mahal,” ujar Bambang.

Ia mencontohkan kondisi transportasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Konektivitas transportasi publik menuju berbagai lokasi seperti bandara atau pelabuhan tidak saling terintegrasi. Akibatnya, banyak masyarakat di sana harus menggunakan transportasi semi-private dengan biaya yang cukup tinggi.

“Ini sebagai contoh adalah transportasi udara yang misalnya ke Lombok, ke Pulau Lombok. Sampai di sana transportasi publiknya tidak ada yang terintegrasi dengan ke pelabuhan baik itu pelabuhan laut maupun udara,” tutur Bambang.

“Sehingga mereka harus menggunakan transportasi semi-private dan mereka terbebani dengan biaya yang demikian mahal hampir sama dengan biaya transportasi udaranya,” Bambang menambahkan.

Kondisi tersebut menunjukkan mahalnya biaya perjalanan tidak serta-merta berasal dari tarif transportasi udara. Justru biaya transportasi darat bisa jauh lebih mahal.

“Tapi yang lebih banyak dikritik oleh masyarakat adalah transportasi udaranya mahal padahal transportasi daratnya jauh lebih mahal,” ujarnya.

Bambang mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mulai mengintegrasikan angkutan bus dengan kawasan wisata. Menurutnya, pola integrasi semacam itu perlu diterapkan di daerah lain.

“Alhamdulillah sekarang dari Lombok pemerintah NTB, pemerintah daerah NTB sudah mengintegrasikan dengan transportasi atau angkutan bus yang langsung menuju ke kawasan-kawasan wisata yang sebelumnya masih belum,” kata Bambang.

Bambang menegaskan integrasi tersebut tidak boleh hanya diterapkan pada satu moda transportasi. Transportasi nasional harus mampu menghubungkan moda udara, laut, dan darat sehingga perjalanan masyarakat dapat berlangsung lebih efisien.

“Transportasi massal itu kan harus terintegrasi dari transportasi udara, laut ya, menuju ke darat. Nah daratnya itu harus terintegrasi dengan transportasi massal,” jelasnya.

Dengan sistem yang terintegrasi, Bambang berharap masyarakat dapat memperoleh layanan transportasi dengan biaya terjangkau sekaligus waktu perjalanan yang efisien.

“Sehingga masyarakat bisa menggunakan alat transport itu dengan murah, cepat, dan tepat, iya toh? Dan aman, selamat,” katanya.

Dia menambahkan, penyediaan sistem transportasi terintegrasi merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun, pemerintah dapat menggandeng pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana transportasi masyarakat.

“Yang menyediakan adalah pemerintah. Pemerintah itu menyediakan itu bisa melalui atau bisa menghubungi ke pihak swasta untuk melengkapi kebutuhan daripada transportasi itu sendiri,” ujar Bambang.