Kapolda Riau Instruksikan WFH dan Penghematan, Antisipasi Dampak Krisis Global dan Karhutla

- Selasa, 21 April 2026 | 22:50 WIB
Kapolda Riau Instruksikan WFH dan Penghematan, Antisipasi Dampak Krisis Global dan Karhutla

Di ruang rapat Polres Siak, suasana tampak serius. Irjen Pol Herry Heryawan, Kapolda Riau, berdiri di depan para pejabat utamanya. Inti pembahasannya jelas: dunia sedang tidak stabil, dan efeknya bisa terasa hingga ke pelosok Riau. Perang di Timur Tengah, sentimen di Selat Hormuz, semua itu bukan cuma berita internasional belaka. Gelombangnya, terutama kenaikan harga energi, lambat laun bakal menghantam stabilitas ekonomi dalam negeri.

"Kita sedang berada pada situasi yang tidak pasti," ujar Irjen Herry, Selasa (21/4/2026).

"Dalam kondisi seperti ini, Polri harus hadir sebagai penjaga keteraturan sosial dan stabilisator di tengah masyarakat. Karena itu, setiap personel wajib memiliki sense of crisis yang kuat."

Paparan bertajuk 'Sense of Crisis dan Strategi Pemolisian Adaptif' itu bukan sekadar teori. Herry langsung memberi contoh konkret. Menindaklanjuti arahan Kapolri Listyo Sigit, dia menginstruksikan staf ASN non-operasional di lingkungan Polda Riau untuk bekerja dari rumah setiap Rabu. Kebijakan WFH ini sudah mulai berlaku.

Tak cuma itu. Dia juga menekankan pentingnya penghematan, hal sederhana yang dampaknya bisa signifikan.

"Termasuk, hemat BBM dan hemat listrik dan itu harus disampaikan juga kepada keluarga," imbuhnya.

Namun begitu, ancaman tak cuma datang dari luar. Ada bahaya domestik yang sudah sangat familiar: kebakaran hutan dan lahan. Menurut Herry, fenomena Super El Nino diprediksi akan muncul. Artinya, kemarau panjang mengancam.

"Berdasarkan hasil komunikasi dengan BMKG, BNPB, BPBD bahwa kemarau panjang terjadi di bulan Mei, Juni, Juli sampai Agustus," katanya.

Sebagai langkah antisipasi, kolaborasi diperkuat. Polda Riau bersama TNI dan Pemda mengaktifkan sistem peringatan dini untuk menyiapkan langkah darurat. Upaya fisik juga sudah dilakukan, seperti memperbanyak embung atau penampung air.

"Sampai saat ini di Provinsi Riau ada 1.102 embung, menara sebanyak 300-an yang dibuat perusahaan konsesi," jelasnya.

Di sisi lain, strategi utama tetap bertumpu pada kehadiran di lapangan. Sang Kapolda secara khusus meminta Bhabinkamtibmas untuk jeli mendeteksi gelagat awal dan intens berkomunikasi dengan warga. Pendekatan manusiawi ini dianggap kunci.

"Potensi karhutla harus kita antisipasi sejak awal. Saya minta seluruh personel aktif turun ke lapangan, memberikan edukasi, dan memastikan tidak ada lagi pembukaan lahan dengan cara membakar," tegas Herry.

"Ini bagian dari komitmen kita menjaga keadilan ekologi."

Pesan akhirnya jelas. Di tengah ketidakpastian global dan ancaman lokal, pola kerja yang adaptif dan kepekaan yang tinggi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Editor: Handoko Prasetyo

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar