Jepang Izinkan Ekspor Senjata Mematikan, Tinggalkan Prinsip Pasifisme

Selasa lalu, Jepang membuat gebrakan. Pemerintahnya secara resmi menyetujui perombakan besar-besaran aturan ekspor pertahanan. Ini bukan langkah kecil. Mereka pada dasarnya membuka keran untuk menjual senjata mematikan ke luar negeri, sesuatu yang dulu sangat dibatasi. Jet tempur, rudal, kapal perang semuanya kini punya peluang untuk diekspor.

Menteri yang bertanggung jawab, Sanae Takaichi, langsung bersuara di platform X.

"Zaman sudah berubah. Tak ada satu negara pun yang bisa menjaga perdamaian dan keamanannya sendirian sekarang," tulisnya. "Kita butuh mitra yang saling mendukung, termasuk dalam hal peralatan pertahanan."

Ungkapan itu sekaligus menandai pergeseran drastis dari prinsip pasifisme yang selama puluhan tahun membingkai kebijakan keamanan Jepang pasca Perang Dunia II. Tampaknya, Tokyo sedang berupaya keras memperkuat industri persenjataan dalam negeri sekaligus mempererat hubungan dengan sekutu-sekutu pertahanannya. Bagi Takaichi, langkah ini juga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Aturan Lama Terhapus, Pintu Dibuka Lebar

Dulu, ekspor alat pertahanan Jepang cuma boleh untuk lima kategori yang sifatnya sangat terbatas: peralatan penyelamatan, transportasi, pengawasan, peringatan, dan penyapuan ranjau. Aturan ketat itu berakar dari sikap pasifis dan telah membelenggu industri pertahanan negeri Sakura selama beberapa dekade.

Namun begitu, pedoman yang baru saja direvisi itu menghapus semua kategori tadi. Kini, semua jenis peralatan pertahanan bisa diajukan untuk disetujui ekspornya. Tentu saja, proses penyaringan pemerintah tetap berjalan ketat, termasuk pengawasan terhadap kemungkinan transfer ke negara ketiga.

"Komitmen kami sebagai negara pencinta damai tidak berubah sedikit pun. Sudah lebih dari 80 tahun kami berpegang pada prinsip itu," tegas Takaichi mencoba meredam kekhawatiran.

"Hanya saja, dalam sistem baru ini, kami akan mendorong transfer peralatan secara lebih strategis. Penilaiannya justru akan lebih ketat dan hati-hati sebelum izin diberikan."

Perubahan kebijakan ini muncul di tengah konflik global yang belum reda. Situasi itu membuka peluang baru bagi pemasok senjata, terlebih saat produksi dari Amerika Serikat sendiri tengah berada di bawah tekanan.

Respons Beragam dan Ambisi Militer yang Membesar

Langkah Tokyo ini langsung menuai kritik dari Cina. Tapi di sisi lain, disambut cukup baik oleh banyak mitra pertahanan Jepang, seperti Australia. Bahkan negara-negara di Asia Tenggara dan Eropa pun mulai melirik.

Para pendukungnya berargumen, perubahan ini akan membantu Jepang terintegrasi ke dalam rantai pasok pertahanan global. Keamanan nasionalnya juga diyakini akan menguat, apalagi melihat ketegangan di kawasan yang kian meningkat.

Tapi para pengkritik punya sudut pandang lain. Mereka khawatir langkah berani ini perlahan-lahan mengikis komitmen lama Jepang terhadap pasifisme.

Di balik itu, Tokyo punya hitungan lain: ekspor senjata dilihat sebagai cara ampuh untuk menguatkan basis industri dalam negeri lewat peningkatan skala produksi. Belanja militer mereka sendiri sudah naik bertahap, mendekati 2% dari PDB. Dan di bawah pemerintahan sekarang, angka itu diprediksi akan terus merangkak naik.

Alasan resminya? Untuk menangkal ancaman dari negara tetangga, terutama Cina, termasuk di perairan sengketa di sekitar Taiwan di Laut Cina Timur. Itulah narasi yang terus digaungkan.

Artikel ini diadaptasi dari sumber berbahasa Inggris.

Disadur oleh Rahka Susanto

Editor: Yuniman Farid