Transformasi Pendidikan Indonesia Dinilai Masih di Permukaan, Minim Refleksi Kritis

Istilah 'transformasi' dalam dunia pendidikan Indonesia memang sudah lama digaungkan. Tapi, getarannya baru benar-benar terasa dalam dua dekade terakhir ini. Bagi banyak pendidik, istilah-istilah baru seperti Students-centered Learning atau Deep Learning masih terasa asing. Belum lagi digitalisasi yang digadang-gadang sebagai penanda kemajuan.

Di sisi lain, kebijakan yang mendorong otonomi di tingkat sekolah sebenarnya memberi angin segar. Kurikulum yang lebih fleksibel memungkinkan guru menyesuaikan diri dengan keragaman murid, dari latar ekonomi hingga budaya. Ini langkah awal yang baik.

Tapi, ada pertanyaan yang menggelitik. Benarkah transformasi pendidikan yang kita canangkan sekarang sudah menyentuh critical consciousness? Atau jangan-jangan, ia hanya berputar-putar di wilayah administratif belaka?

Mari kita tilik sejenak ke belakang. Menurut pemikir seperti Paulo Freire, esensi pendidikan sejatinya adalah proses pembebasan. Ia harus mampu mengembangkan kesadaran kritis seseorang untuk mengkritisi realitas sosial di sekitarnya.

Pandangan serupa datang dari Mezirow, yang bahkan lebih tajam. Baginya, transformasi pendidikan harus mengubah frame of reference seseorang kerangka berpikirnya melalui permenungan kritis terhadap hal-hal yang selama ini dianggap sudah baku dan benar.

Artinya, transformasi ini jauh lebih dalam. Bukan sekadar ganti metode, dari ceramah jadi diskusi, atau dari papan tulis ke layar sentuh. Ia harus menyentuh ranah epistemologi dan kesadaran akan hakikat perubahan itu sendiri.

Lalu, bagaimana realitanya hari ini? Di panggung nasional maupun global, kita ramai membicarakan kecakapan abad 21 dan pendekatan partisipatif. Namun begitu, praktik di lapangan seringkali berkata lain. Sistem penilaian yang mengandalkan angka kuantitatif dan standar seragam masih sangat sulit ditinggalkan. Kriteria lain dianggap terlalu rumit untuk diukur.

Contoh lain yang sering kita anggap 'transformasi' adalah peralihan dari tatap muka langsung ke pembelajaran online. Faktanya, model pendidikan modern seperti ini kerap terjebak paradoks: tampak canggih di luar, tapi isinya tetap konservatif.

Buktinya? Semua orang sibuk mengunggah tangkapan layar rapat virtual ke media sosial, seolah aktif dan produktif. Padahal, di balik layar, tak sedikit yang justru terlelap atau malah sibuk dengan urusan lain.

Bagaimana dengan Indonesia? Pemerintah menunjukkan komitmen kuat lewat berbagai program digitalisasi pendidikan. Nadiem Makarim, dengan segala kontroversinya, mendorong hal ini. Begitu pula dengan pendekatan yang digaungkan Abdul Mu'ti.

Ruang kelas mulai dihiasi layar lebar. Narasi tentang coding dan kecerdasan artifisial tak luput dari pidato Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Tapi, satu pertanyaan mendasar menganga: di mana ruang untuk refleksi kritis pelajar, yang seharusnya menjadi inti dari semua ini?

Evaluasi pembelajaran masih berkutat pada angka. Itu menunjukkan betapa tidak sinkronnya sistem kita. Belum lagi jika kita bicara soal pemerataan akses, masalah klasik di negeri seluas ini.

Maka, wajar jika banyak yang menyimpulkan pendidikan kita mengalami krisis epistemologis. Sistem seharusnya fokus pada bagaimana mengelola pengetahuan, bukan sekadar memindahkan informasi dari guru ke murid.

Sebab jika hanya transfer pengetahuan, kita masih terjebak dalam paradigma positivistik. Paradigma yang menekankan objektivitas semu dan pengukuran baku sebagai satu-satunya indikator sukses. Ruang untuk dialog dan perdebatan sehat pun hilang. Padahal, pendidikan transformatif harus dinamis, timbal balik, dengan dialog dan pengalaman sebagai modal utama.

Jangan sampai ruang kelas yang penuh perangkat canggih hanya digunakan untuk menyampaikan informasi satu arah. Kontradiksi semacam ini menciptakan ambivalensi yang justru menghambat transformasi sejati.

Inilah yang bisa disebut Pseudo-transformation. Transformasi semu. Tampak modern dan teknologis di sampulnya, namun miskin diskusi dan refleksi di dalamnya. Ibarat buku dengan desain sampul memukau, tapi isinya hanya perintah untuk menyalin ulang apa kata guru.

Lalu, penilaiannya berdasarkan siapa yang menyalin paling lengkap. Itu disebut berprestasi. Singkatnya, Pseudo-transformation adalah inovasi yang tidak inovatif. Menarik secara visual, tetapi kosong dari substansi vital.

Pada akhirnya, kita perlu sepakat. Pendidikan yang bertransformasi bukan persoalan teknis belaka. Ini adalah persoalan filosofis yang menuntut adanya dialog reflektif, untuk memantik kesadaran kritis di dalam ruang kelas. Teknologi hanyalah alat bantu, yang harus digunakan dengan bijak.

Tanpa perubahan kesadaran, pendidikan akan tetap menjadi mesin sosial yang melestarikan status quo. Alih-alih menjadi proses pembebasan yang mendorong perubahan yang sesungguhnya transformatif.

Haiyudi.
Dosen Pengembangan Kurikulum Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung; Mahasiswa S3 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.