Apindo Soroti Tiga Tantangan Berat Manufaktur RI Hadapi IEU-CEPA

Jakarta. Ada peluang besar di depan mata, tapi rintangannya juga tak main-main. Itulah kira-kira gambaran yang dihadapi industri manufaktur nasional menyongsong perjanjian dagang IEU-CEPA dengan Uni Eropa. Kesepakatan itu membuka pintu lebar, tapi standar ketat yang diberlakukan pasar Eropa menjadi tantangan serius yang harus dijawab.

Shinta Kamdani, Ketua Umum Apindo, mengungkap setidaknya ada tiga tantangan pokok. Yang pertama, soal uang. Investasi untuk mengadopsi teknologi yang sesuai standar Eropa itu mahal. Bagi usaha kecil dan menengah, ini jadi hambatan yang nyata.

“Jadi tidak semua pelaku usaha mau atau bisa memenuhi standar ini,”

katanya, Minggu (19/4/2026).

Lalu, ada penyesuaian proses produksi. Ini bukan cuma ganti mesin. Seluruh manajemen produksi harus berubah, kapasitas SDM harus ditingkatkan. Prosesnya panjang, butuh konsistensi, dan tentu saja, biaya lagi. Apalagi untuk memenuhi aspek transparansi dan keterlacakan produk yang mereka minta.

Nah, yang ketiga ini kerap bikin pusing: beban administratif. Standar Uni Eropa mensyaratkan audit dan sertifikasi dari lembaga independen. Biayanya tentu tidak sedikit, dan harus dilakukan secara berkala. Belum lagi kerumitan dokumen yang harus disiapkan.

“Dokumen yang diminta juga belum tentu bisa dihasilkan dengan mudah oleh pelaku usaha,”

tutur Shinta.

Melihat beban itu, Apindo mendorong agar IEU-CEPA menyertakan penyelarasan standar secara bilateral. Misalnya lewat mutual recognition agreement (MRA). Dengan begitu, biaya kepatuhan bisa ditekan dan prosedurnya dipermudah.

Namun begitu, Shinta mengingatkan satu hal penting. Tanpa dukungan kebijakan dan transformasi industri yang menyeluruh, manfaat IEU-CEPA berisiko hanya dinikmati segelintir pemain besar yang sudah go international. Eksportir yang selama ini sudah masuk pasar Eropa mungkin sudah siap. Mereka bahkan sudah menyiapkan rencana ekspansi sejak perjanjian ini diteken, menunggu berlaku efektif di 2027.

Tapi mereka ini minoritas.

Faktanya, mayoritas pelaku manufaktur dalam negeri belum mengadopsi standar internasional. Inilah persoalan mendasarnya.

“Jadi, kalau Indonesia mau memanfaatkan IEU CEPA secara maksimal, tentu perlu ada transformasi industri dan pemberdayaan ekspor di sektor manufaktur yg sifatnya lebih menyeluruh juga menyentuh mayoritas pelaku industri manufaktur nasional,”

tegasnya.

Jadi, ceritanya bukan cuma tentang membuka keran ekspor. Lebih dari itu, ini soal kesiapan kita sendiri. Peluang itu ada, nyata. Tapi apakah kita cukup lincah dan kuat untuk melompati pagar standarnya? Itu pertanyaan yang masih menunggu jawaban.