JAKARTA Usulan Filipina soal pembagian cadangan minyak di kawasan Asia Tenggara akhirnya mendapat tanggapan dari pemerintah Indonesia. Gagasan itu, yang dikenal sebagai Asean Petroleum Security Agreement (APSA), digulirkan Manila untuk menciptakan mekanisme fuel sharing antarnegara anggota saat krisis melanda.
Presiden Filipina Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., yang juga menjabat sebagai Ketua Asean tahun 2026, menyampaikan usulan tersebut pertengahan April lalu. Latar belakangnya jelas: Filipina sendiri sudah menetapkan status darurat BBM imbas perang di Timur Tengah yang mengacaukan pasokan.
Nah, bagaimana respons Indonesia? Lewat juru bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl, pemerintah mengakui bahwa isu ini memang sedang dibicarakan di forum Asean. Menurut Vahd, pembahasan tak cuma soal migas, tapi juga mencakup ketahanan pangan dan beras. “Jadi kebetulan Filipina menjadi Chair Asean tahun ini, [isu ini] menjadi penting bagi Asean di bawah keketuaan mereka,” katanya dalam briefing pada Kamis (16/4).
Namun begitu, sikap resmi Indonesia masih ditahan. Vahd enggan membeberkan apakah Indonesia setuju atau tidak dengan usulan Filipina itu. “Untuk berbagi atau enggaknya di Asean itu dibahas di sana,” ucapnya singkat. Artinya, semua akan ditentukan di meja perundingan regional.
Di sisi lain, langkah Indonesia justru terlihat mengarah ke tempat lain. Presiden Prabowo Subianto disebut-sebut sedang gencar mengamankan pasokan minyak dari Rusia. Usai bertemu Vladimir Putin, kerja sama di bidang energi minyak dan LPG dikatakan semakin diperdalam.
Vahd menegaskan, langkah diversifikasi sumber energi ini sejalan dengan kepentingan nasional. “Kita ketahui bahwa ini konteksnya adalah untuk diversifikasi sumber untuk memastikan ketahanan energi. Jadi kepentingan nasional kita menjadi prioritas,” jelasnya.
Sementara itu, dari kacamata Filipina, situasinya cukup mendesak. Dalam sebuah pertemuan puncak virtual yang dihelat Jepang, Bongbong Marcos menyoroti kerentanan negaranya. Sebagai negara kepulauan yang sangat bergantung pada impor, guncangan di Selat Hormuz bisa langsung terasa dampaknya.
Dia menggambarkan, kenaikan harga solar dan LPG telah membebani transportasi, pasokan pangan, dan industri. Inflasi pun terdongkrak.
“Tidak ada satupun negara di Asia yang mengasingkan dirinya sendiri dari guncangan rantai pasok dalam skala sebesar ini,” tegas Marcos.
Maka, menurutnya, solusi kolektif lewat APSA menjadi sebuah keharusan. Pertanyaannya sekarang: apakah seluruh anggota Asean, termasuk Indonesia, punya kesiapan dan kemauan politik yang sama untuk berbagi di saat krisis?
Artikel Terkait
Korlantas Gelar Ritual Adat di Bali untuk Mohon Kelancaran Kemala Run 2026
Detikcom dan BAKTI Gelar Apresiasi Konektivitas Digital untuk Para Pejuang Internet di Daerah 3T
DKI Jakarta Perkuat Cadangan dan Bantu Daerah Pemasok Antisipasi El Nino hingga 2026
DPN Tani Merdeka Unjuk Rasa di Polda Metro, Tuntut Proses Hukum untuk Feri Amsari