Oleh: Mulyo Widodo
Bangka Belitung Lagi-lagi. Kasus dugaan kekerasan di sebuah pondok pesantren di wilayah ini memantik reaksi keras dari Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pola yang berulang ini, menurut para legislator, sudah tak bisa lagi ditolerir. Mereka mendesak adanya evaluasi dan audit menyeluruh terhadap sistem pendidikan berbasis asrama. Tanpa itu, semuanya percuma.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Babel, Me Hoa, bersikukuh bahwa audit sistem bukan lagi sekadar usulan, tapi sebuah keharusan yang mendesak. Tujuannya jelas: menjamin keamanan para santri. Ia curiga, masih banyak kasus serupa yang tenggelam, tidak sampai ke permukaan. Rupanya, banyak korban atau keluarga yang masih takut untuk bersuara.
“Audit ini serius karena kejadiannya sudah banyak sekali, parah sekali ya. Kita sayang sama ponpes ini, ada 1.300 santri di dalamnya, laki-laki dan perempuan. Pengurusnya ini yang harus diganti. Kalau tidak diganti, ya percuma, tidak akan ada perubahan,” tegas Me Hoa, Kamis (16/4/2026).
Memang, urusan perizinan pesantren ada di tangan Kementerian Agama. Tapi Me Hoa menegaskan, DPRD punya kewajiban untuk mengawasi, sebab lembaga-lembaga itu beroperasi di tanah Bangka Belitung. Mereka tak bisa tinggal diam.
Lalu, apa langkah konkretnya? Me Hoa mendesak pemasangan CCTV di area-area strategis pesantren. Menurutnya, di tengah keterbatasan pengawasan fisik, teknologi bisa jadi penolong. “Kami minta dipasang CCTV yang cukup banyak. Kalau kita tidak berdaya awasi 24 jam, CCTV-lah yang menolong kita. Itu yang akan bantu rubah sistem. Kalau sistemnya tidak dirubah, ya tidak akan berubah,” ujarnya lagi, dengan nada prihatin.
Di sisi lain, DPRD juga mengimbau masyarakat untuk tidak gegabah. Biarkan proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian berlangsung dengan semestinya. Intinya, penegakan aturan harus tegas dan sistemnya harus transparan. Hanya dengan begitu pondok pesantren bisa kembali menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk mencetak generasi muda Bangka Belitung. Harapannya sih begitu.
Nuansa kekhawatiran dan desakan untuk perubahan terasa jelas. Soalnya, kalau cuma bicara tanpa aksi nyata, kasus-kasus miris ini hanya akan menjadi berita usang yang suatu saat nanti muncul lagi.
Editor: Redaksi
Artikel Terkait
Israel Hancurkan Jembatan Vital Penghubung Tyre-Sidon di Lebanon Selatan
Tujuh Dapur Gizi di Manokwari Masih Ditangguhkan Gara-gara IPAL Tak Standar
Debat Panas Warnai Evaluasi Prolegnas 2026, RUU Migas Jadi Pemicu Kericuhan
Tim SAR Temukan Tujuh Korban Meninggal dari Helikopter Jatuh di Sekadau, Satu Masih Dicari