Indonesia dan Jepang Pimpin Pertemuan Darurat AZEC untuk Atasi Krisis Energi Global

Di tengah ketegangan geopolitik yang makin memanas dan mengganggu pasokan energi global, Indonesia bersama Jepang dan mitra-mitra Asia Zero Emission Community (AZEC) menggelar pertemuan puncak daring. Pertemuan yang berlangsung Rabu (15/4) ini memang datang di waktu yang tepat.

Dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Jepang, Takaichi Sanae, pertemuan ini punya cakupan yang lebih luas. Menurut sejumlah saksi, Jepang tak hanya mengundang negara inti AZEC. Mereka juga mengajak Bangladesh, Timor-Leste, India, Korea Selatan, dan Sri Lanka untuk duduk bersama. Lembaga besar macam International Energy Agency (IEA) dan Asian Development Bank (ADB) turut hadir, memberi warna tersendiri pada diskusi.

Sebagai respons konkret, sebuah "assistance package plan" diluncurkan. Paket ini dirancang untuk menyepakati langkah strategis di berbagai lini. Mulai dari mitigasi darurat jangka pendek untuk mengamankan pasokan minyak mentah, hingga penguatan ketahanan energi kawasan dalam jangka panjang. Caranya? Dengan mentransformasi AZEC menjadi AZEC 2.0 dan meluncurkan paket pembiayaan senilai 1,5 triliun yen.

Mewakili Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasi. Ia menilai respons cepat Jepang menyelenggarakan pertemuan ini sangat penting di tengah ketidakpastian yang melanda.

Airlangga lantas menekankan satu hal. Kerja sama dalam AZEC, menurutnya, harus tetap berpegang pada prinsip "One Goal, Various Pathways".

"Kerja sama dalam AZEC harus terus berlandaskan prinsip 'One Goal, Various Pathways' guna menangkap keunggulan ekonomi unik di setiap negara," ujar Airlangga Hartarto, dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Prinsip itu, katanya, adalah kunci untuk menangkap keunggulan ekonomi unik tiap negara anggota. Di sisi lain, ia juga menyebut langkah nyata Indonesia untuk memitigasi dampak situasi di Teluk Persia, khususnya Selat Hormuz. Dua pilar utamanya adalah rencana implementasi program biodiesel B50 pada pertengahan 2026 dan penyelesaian roadmap PLTS Atap 100 GW tahun ini.

Nyatanya, kolaborasi melalui platform AZEC kini makin krusial. Semangat ini sudah diperkuat sebelumnya dalam KTT ke-3 AZEC di Kuala Lumpur, akhir Oktober 2025 lalu. Kala itu, Indonesia dan Jepang menyepakati 21 nota kesepahaman baru di sektor energi dan pembangunan berkelanjutan. Cakupannya luas, dari energi terbarukan, dekarbonisasi, sampai penguatan rantai pasok yang melibatkan banyak institusi dan perusahaan dari kedua negara.

Hingga saat ini, AZEC terus menunjukkan taringnya sebagai platform yang inklusif dan adaptif. Indonesia sendiri tak berhenti mendorong kolaborasi nyata, terutama untuk memperkuat aspek pembiayaan dan dampak proyek. Bukti keberhasilannya bisa dilihat.

Juru Bicara Kemenko Bidang Perekonomian Haryo Limanseto memberi contoh. Ia menyebut forum AZEC Expert Group Meeting berhasil melakukan debottlenecking pada proyek-proyek strategis. Misalnya, di PLTP Muara Laboh dan PLTSa Legok Nangka.

"Keberhasilan penyelesaian penandatanganan PJBL PLTSa Legok Nangka tersebut menjadi bukti sukses berikutnya dalam implementasi AZEC guna mendorong dekarbonisasi di Indonesia," jelas Haryo.

Dalam pertemuan penting itu, Airlangga didampingi oleh Plt. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kemenko Perekonomian, Cahyadi Yudodahono. Pertemuan mungkin sudah usai, tapi kerja nyatanya baru akan benar-benar terasa di bulan-bulan mendatang.