Survei: 73,8 Persen Publik Puas dengan Penanganan Bencana Sumatra

Jakarta – Hasil survei terbaru Cyrus Network mengungkapkan, mayoritas publik ternyata puas dengan cara pemerintah menangani bencana di wilayah Sumatra. Angkanya cukup signifikan, mencapai 73,8 persen.

Survei nasional itu digelar awal April lalu, tepatnya dari tanggal 1 hingga 5. Peneliti Utama Cyrus Network, Syahril Ilhami, yang memaparkan temuan ini pada Selasa (14/4/2026), menyebut mayoritas responden sekitar 66,4 persen mengaku puas. Sementara itu, 7,4 persen lainnya merasa sangat puas.

“Kalau bicara penanganan bencana Sumatra oleh pemerintah, ada 73,8 persen publik yang merasa puas,” jelas Syahril.

Meski angka kepuasan dominan, bukan berarti tak ada kritik. Sebanyak 25,2 persen responden justru menyatakan ketidakpuasan. Sisanya, memilih tak menjawab.

Yang menarik, persepsi publik menunjukkan tren membaik. Hampir 80 persen responden menilai penanganan bencana saat ini lebih bagus dibanding awal kejadian.

“Publik merasa penanganan bencana oleh pemerintah lebih baik ketimbang sebelumnya,” ucap Syahril.

Namun begitu, harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah ke depan tetap tinggi. Bahkan, hampir seluruh responden tepatnya 95,6 persen berpendapat penanganan bencana harus terus ditingkatkan.

Beberapa indikator kunci rupanya mendorong tingginya angka kepuasan itu. Akses informasi, misalnya. Sebanyak 87,4 persen responden mengaku informasi bencana mudah didapat. Kemampuan pemerintah mengatasi dampak pascabencana juga diakui 83,6 persen responden. Lalu, 81,4 persen menyatakan bantuan sudah tepat sasaran.

Respon cepat pemerintah dan koordinasi antarinstansi dinilai baik oleh 80,8 persen responden. Sementara 74,1 persen menilai bantuan yang diberikan sudah mencukupi kebutuhan.

Di sisi lain, survei ini juga memotret tingkat kepuasan publik terhadap instansi yang terlibat. Di sini, TNI meraih angka tertinggi.

“Untuk instansi yang berperan aktif, paling tinggi tingkat kepuasannya adalah TNI dengan 94,4 persen,” kata Syahril.

Peringkat berikutnya ditempati BNPB (85,8 persen), pemerintah daerah terdampak (85,4 persen), lalu PT PLN (83,1 persen). PT Pertamina, Kementerian Kominfo, Kementerian PU, dan Polri menyusul di posisi-posisi setelahnya dengan angka kepuasan berkisar 79,9 hingga 81,4 persen.

Survei ini melibatkan 1.260 responden yang tersebar di 126 desa dan kelurahan, mencakup 38 provinsi. Metode pengambilan sampelnya multistage random sampling, dengan wawancara tatap muka. Tingkat kepercayaannya 95 persen, margin of error ±2,82 persen.

Untuk memastikan kualitas data, tim melakukan kontrol ketat. Mereka mengecek ulang 40 persen responden melalui supervisor dan koordinator lapangan. Verifikasi kesesuaian pengisian kuesioner dengan SOP juga dilakukan.