DPR Dukung Penuh Percepatan Mandatori Biodiesel B50 untuk Ketahanan Energi

TVRINews, Jakarta

DPR RI akhirnya angkat bicara. Mereka mendukung penuh langkah pemerintah yang ingin mempercepat program mandatori biodiesel B50. Ini bukan sekadar wacana lagi, tapi sebuah langkah strategis. Di tengah situasi energi global yang tak menentu, kebijakan ini diharapkan bisa menguatkan ketahanan energi kita sendiri.

Dukungan itu datang dari Yulisman, anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar. Ia menilai langkah Kementerian ESDM untuk mendorong B50 patut diapresiasi. Menurutnya, ini jawaban konkret untuk mengurangi ketergantungan kita pada impor BBM. “Mandatori B50 adalah kebijakan yang tepat dan visioner,” tegas Yulisman.

“Di tengah dinamika energi global, Indonesia perlu memperkuat fondasi energi berbasis domestik agar tidak rentan terhadap gejolak eksternal,”

Pernyataan itu disampaikannya dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (6/4/2026).

Lalu, apa dampak nyatanya? Yulisman membeberkan angka. Dengan menaikkan campuran biodiesel sampai 50 persen, kebutuhan solar fosil nasional bakal turun drastis. Dari yang semula sekitar 35-40 juta kiloliter per tahun, bisa anjlok jadi 17-20 juta kiloliter saja. Angka yang cukup signifikan, bukan?

Di sisi lain, kebijakan ini makin kuat karena dapat dukungan dari proyek pengembangan kilang. Proyek RDMP di Balikpapan, misalnya. Kalau berjalan optimal, bukan mustahil Indonesia bisa berhenti impor solar sama sekali. “Artinya, kita tidak hanya menekan impor, tetapi mulai menggeser struktur energi nasional dari berbasis impor menjadi berbasis produksi dalam negeri,” jelas politisi asal Riau II itu.

Efeknya tak berhenti di sektor energi. Menurut Yulisman, B50 juga akan menggoyang ekonomi rakyat ke arah yang lebih baik. Serapan minyak sawit mentah atau CPO di dalam negeri pasti naik. Industri hilir ikut kuat. Yang paling penting, petani sawit dapat kepastian pasar. Lumayan, kan?

Namun begitu, ia mengingatkan daerah-daerah sentra sawit. Seperti Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. Mereka harus bisa meningkatkan produktivitas dengan cara berkelanjutan. Tujuannya jelas: memenuhi kebutuhan B50, pangan, dan industri, sambil tetap menjaga ekspor nasional.

Yulisman menegaskan, DPR akan terus mengawal implementasi kebijakan ini. Agar jalan efektif, terukur, dan yang pasti, berkelanjutan. Kita tunggu saja realisasinya.

Editor: Redaksi TVRINews