Anggota DPR Dukung WFH Jumat untuk ASN, Ingatkan Pentingnya Sanksi Tegas

Kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat untuk ASN kembali jadi perbincangan. Ujang Bey, anggota Komisi II DPR dari Fraksi NasDem, angkat bicara. Menurutnya, langkah penghematan BBM ini memang sudah seharusnya cepat dijalankan.

“Saya kira pemerintah pastinya sudah mengkaji dan menghitungnya dengan penuh pertimbangan sebelum mengambil langkah kebijakan tersebut,” ucap Ujang saat berbincang dengan wartawan, Rabu (1/4/2026).

“Terlepas apapun, kebijakan penghematan BBM (WFH) memang perlu dilakukan sesegera mungkin oleh pemerintah,” sambungnya.

Alasannya jelas: situasi global yang tak menentu. “Kita tidak pernah tahu kapan tanda-tanda perang Iran vs Israel dan AS ini akan berakhir,” tambah Ujang.

Namun begitu, politikus ini menekankan bahwa kebijakan ini tidak boleh jalan begitu saja. Evaluasi rutin mutlak diperlukan. Pemerintah harus jeli melihat plus minusnya di lapangan.

“Apakah kebijakan tersebut bisa dirubah waktunya atau ditambah. Semua tergantung seberapa efektif kebijakan itu berdampak terhadap penghematan BBM,” jelasnya.

Di sisi lain, Ujang mewanti-wanti soal potensi penyalahgunaan. Jangan sampai niat baik malah disalahartikan. WFH bukan libur panjang akhir pekan.

“Memang kemarin ada beberapa kekhawatiran dari teman-teman di Komisi II,” akunya.

“Jangan sampai kebijakan WFH akhir pekan itu dianggap sebagai libur panjang dan digunakan sebagai ajang berlibur dengan keluarga maupun nongkrong bersama teman-teman,” katanya lagi.

Untuk mencegah hal itu, ia mendorong pemerintah bersikap tegas. Harus ada sanksi yang terukur bagi ASN yang melanggar aturan kerja saat WFH.

“Kekhawatiran tersebut pemerintah perlu mengantisipasinya. Jika ada ASN yang melanggar, pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas dan terukur,” tegas Ujang.

“Karena sebagus apapun kebijakan jika tidak diindahkan dan tidak ada sanksi bagi yang melanggarnya, saya kira percuma, hanya menjadi bahan cibiran masyarakat,” tutupnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah menjelaskan latar belakang pemilihan hari Jumat. Katanya, ini berdasarkan pengalaman dan perhitungan pasca COVID-19.

“Mengapa dipilih Jumat? Karena memang sebagian kementerian telah melakukan itu, kerja 4 hari dalam satu minggu dengan aplikasi, ini pasca daripada COVID kemarin,” kata Airlangga dalam jumpa pers, Selasa (31/3).

Beban kerja di hari itu, lanjutnya, relatif lebih ringan. Tapi Airlangga memastikan, pelayanan publik tetap tidak boleh terganggu.

“Kita pilih hari Jumat karena memang setengah, artinya tidak sepenuh dari Senin sampai Kamis. Tetapi pelayanan publik itu tetap berjalan,” pungkasnya.